Opini Naratif: Daeng Supri Yanto SH MH
Surat yang ditulis Muhamad Kerry Adrianto Riza dari balik jeruji Rutan Salemba merupakan manifestasi keputusasaan seorang individu yang merasa namanya tercemar dan hak-haknya dilanggar dalam pusaran kasus korupsi Pertamina yang menggemparkan. Surat ini bukan sekadar keluh kesah pribadi, melainkan juga refleksi atas problematik penegakan hukum dan praktik peradilan di Indonesia.
Kerry, yang bukan merupakan pejabat publik, merasa dicitrakan sebagai “musuh negara” dan “penjahat besar” tanpa proses hukum yang adil. Penggeledahan rumah, penangkapan tanpa prosedur yang jelas, dan penahanan selama berbulan-bulan tanpa kepastian hukum menjadi bukti nyata bahwa hak-haknya sebagai warga negara telah diabaikan.
Tuduhan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun dianggap sebagai “fitnah keji” oleh Kerry, yang mengklaim bahwa bisnisnya justru membantu negara menghemat dan memperkuat distribusi energi. Ia mempertanyakan bagaimana dirinya dapat didakwa merugikan negara senilai kontrak sewa, padahal tangki BBM miliknya digunakan secara maksimal oleh Pertamina.
Dakwaan jaksa yang menuduh Kerry melakukan korupsi melalui kegiatan sewa kapal dan sewa terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga mengandung sejumlah kejanggalan. Jaksa menilai proses pengadaan sewa kapal yang dilakukan Kerry hanya formalitas karena kapal yang disewa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas. Sementara dalam sewa terminal, Kerry dituduh terlibat dalam pengaturan sewa TBBM bersama Riza Chalid melalui Gading Ramadhan Joedo.
Keterlibatan Riza Chalid, yang disebut sebagai beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, menjadi titik sentral dalam kasus ini. Jaksa menduga bahwa Riza Chalid bersama anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza, melalui Gading mendorong PT Pertamina menyewa terminal BBM milik PT Oiltanking Merak agar bisa diakuisisi dan dijadikan jaminan kredit ke bank.
Kasus ini menyoroti beberapa isu krusial dalam sistem hukum di Indonesia:
1. Praktik Naming and Shaming: Pencitraan Kerry sebagai “penjahat besar” sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Praktik naming and shaming ini dapat merusak reputasi dan merugikan hak-hak individu yang belum terbukti bersalah.
2. Kualitas Penyidikan dan Penuntutan: Dakwaan jaksa yang dinilai lemah dan penuh kejanggalan menimbulkan pertanyaan tentang kualitas penyidikan dan penuntutan dalam kasus ini. Ketidakmampuan jaksa untuk membuktikan keterkaitan Kerry dengan kerugian negara yang dituduhkan dapat berakibat pada pembebasan Kerry di pengadilan.
3. Pengaruh Opini Publik dan Kepentingan Tersembunyi: Kerry menuding bahwa proses hukum yang dihadapinya didikte oleh fitnah, opini, atau kepentingan tersembunyi. Hal ini mengindikasikan adanya potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi.
Surat Kerry merupakan seruan untuk mendapatkan proses hukum yang adil, yang tidak didikte oleh fitnah, opini, atau kepentingan tersembunyi. Kasus ini menjadi ujian bagi integritas sistem peradilan di Indonesia. Apakah pengadilan mampu memberikan keadilan bagi Kerry, ataukah ia akan menjadi korban dari praktik peradilan yang tidak adil dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu?
Penanganan kasus ini secara transparan, akuntabel, dan profesional akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Jika pengadilan mampu membuktikan bahwa Kerry bersalah secara sah dan meyakinkan, maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun, jika pengadilan gagal membuktikan kesalahannya, maka ia harus dibebaskan dan direhabilitasi nama baiknya.
