Oleh : Daeng Supri Yanto SH MH seorang pengacara di Sumatra Selatan
berikut adalah kajian yang lebih mendalam mengenai usulan perubahan struktur dan fungsi Polri, dengan mempertimbangkan pengembalian satuan Tipikor ke KPK:
Pendahuluan
Usulan restrukturisasi Polri, termasuk pemindahan kendali dari Presiden ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pembentukan badan keamanan nasional, pengembalian satuan-satuan khusus ke lembaga terkait, dan perubahan UU Kepolisian, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Polri. Kajian ini menganalisis implikasi dari perubahan tersebut, dengan fokus pada pengembalian satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
I. Analisis Perubahan yang Diusulkan
1. Pemindahan Polri ke Bawah Kemendagri:
– Tujuan:
– Netralitas: Mengurangi potensi politisasi dan intervensi kekuasaan dalam operasional Polri.
– Koordinasi: Mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
– Implikasi:
– Tata Kelola: Perlu mekanisme yang jelas untuk memastikan Polri tetap profesional dan independen dari kepentingan politik.
– Anggaran:
Pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel untuk menghindari penyalahgunaan.
2. Pembentukan Badan Keamanan Nasional:
– Tujuan:
– Fokus: Memungkinkan Polri fokus pada tugas-tugas inti kepolisian, seperti penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
– Spesialisasi: Meningkatkan spesialisasi dan profesionalisme masing-masing satuan kerja.
– Implikasi:
– Koordinasi: Membutuhkan koordinasi yang kuat antara Polri, Kemendagri, dan lembaga-lembaga lain dalam badan keamanan nasional.
– Tumpang Tindih:
Harus ada pembagian tugas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
3. Pengembalian Satuan Kerja ke Lembaga Lain:
– Satuan Narkoba ke BNN:
– Alasan: BNN memiliki fokus dan keahlian khusus dalam penanganan narkoba.
– Implikasi: Perlu koordinasi intensif antara Polri dan BNN dalam pemberantasan narkoba.
– Satuan Lalu Lintas ke Kemenhub:
– Alasan: Kemenhub lebih fokus pada pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalan.
– Implikasi: Penegakan hukum lalu lintas harus tetap efektif dan efisien.
– Satuan Siber ke BSSN:
– Alasan: BSSN memiliki mandat dan keahlian dalam keamanan siber nasional.
– Implikasi: Koordinasi antara Polri dan BSSN dalam penanganan kejahatan siber harus ditingkatkan.
– Brimob ke BNPT:
– Alasan: BNPT fokus pada penanggulangan terorisme.
– Implikasi: Koordinasi antara Polri dan BNPT dalam penanggulangan terorisme harus ditingkatkan.
– Satuan Tipikor ke KPK:
– Alasan:
– Independensi: KPK sebagai lembaga independen lebih efektif dalam memberantas korupsi tanpa intervensi.
– Fokus: KPK memiliki fokus dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus korupsi yang kompleks.
– Implikasi:
– Koordinasi: Perlu mekanisme koordinasi yang jelas antara Polri dan KPK dalam penanganan kasus korupsi.
– Sumber Daya: KPK harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani tambahan kasus dari Polri.
II. Implikasi Perubahan UU Kepolisian
Perubahan UU Kepolisian harus mencakup:
1. Hubungan Polri dan Kemendagri: Menentukan mekanisme koordinasi, komando, dan pengawasan.
2. Pembagian Tugas dan Kewenangan: Memperjelas pembagian tugas antara Polri dan lembaga lain.
3. Anggaran dan Sumber Daya: Mengatur pengelolaan anggaran Polri secara transparan dan akuntabel.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
5. Koordinasi Antar Lembaga: Mengatur mekanisme koordinasi antara Polri, KPK, BNN, BSSN, BNPT, dan Kemenhub.
III. Tantangan dan Mitigasi
1. Resistensi Internal:
– Tantangan: Perubahan struktur dan fungsi dapat menimbulkan resistensi dari dalam Polri.
– Mitigasi: Libatkan anggota Polri dalam proses perubahan dan berikan pemahaman yang jelas tentang manfaat perubahan.
2. Koordinasi Antar Lembaga:
– Tantangan: Koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga memerlukan komitmen dan mekanisme yang jelas.
– Mitigasi: Bentuk tim koordinasi antar lembaga dan susun protokol komunikasi yang efektif.
3. Kapasitas KPK:
– Tantangan: KPK harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani tambahan kasus korupsi dari Polri.
– Mitigasi: Tingkatkan sumber daya KPK dan berikan pelatihan tambahan kepada penyidik.
IV. Kesimpulan
Restrukturisasi Polri memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menjaga keamanan nasional. Pengembalian satuan Tipikor ke KPK dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, perubahan ini memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan implementasi yang bertahap.
V. Rekomendasi
1. Kajian Mendalam: Lakukan kajian komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
2. Transparansi dan Partisipasi: Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Implementasi Bertahap: Lakukan perubahan secara bertahap dan terukur.
4. Evaluasi Berkala: Evaluasi dampak perubahan secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan.
5. Penguatan KPK: Tingkatkan sumber daya dan kapasitas KPK untuk menangani kasus korupsi.
Dengan implementasi yang tepat, restrukturisasi ini dapat membawa Polri menjadi lembaga yang lebih profesional, akuntabel, dan efektif dalam melindungi masyarakat dan negara.
