Bulan: Maret 2026

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam wacana hukum bisnis kontemporer yang semakin terintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar instrumen filantropi atau strategi pemasaran korporat. Sebaliknya, CSR telah berevolusi menjadi sebuah konstruksi hukum dan etis […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum Bisnis) Dalam lanskap hukum bisnis kontemporer Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah mengalami transformasi paradigmatik yang mendasar—dari sekadar praktik filantropi sukarela yang didorong oleh kesadaran moral korporat, menjadi kewajiban hukum yang terikat secara formal dan terstruktur dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Sebagai […]

Dalam lanskap pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi paradigma sentral bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, peran sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri terpisah dari konteks sosial dan lingkungan. Sebagai praktisi hukum bisnis yang telah menelusuri dinamika regulasi dan […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Praktisi Hukum) Dalam lanskap hukum dan bisnis kontemporer, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan. Awalnya dipandang sebagai inisiatif filantropis yang bersifat sukarela dan sporadis, kini CSR telah bertransformasi menjadi konsep yang terlembaga dan terintegrasi dalam kerangka […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat) Dalam arsitektur hukum dan tata pemerintahan modern, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) telah berkembang dari sekadar inisiatif filantropis menjadi konsep yang terintegrasi dalam kerangka hukum dan strategi bisnis. Di Indonesia, keberadaan CSR tidak hanya didorong oleh kesadaran perusahaan terhadap dampak sosial dan […]

Oleh: Daeng Supriyanto, SH, MH (Advokat dan Praktisi Hukum) Dalam arsitektur sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat), hukum acara pidana tidak sekadar merupakan serangkaian prosedur teknis yang diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi penuntutan pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen fundamental yang dirancang untuk menjaga […]