OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam ranah filsafat peradilan yang terus berkembang, konsep “Rekonsiliasi Peradilan” muncul bukan sebagai sebuah alternatif yang semata-mata bersifat kompensatoris atau korektif belaka, melainkan sebagai paradigma normatif yang mengemban misi untuk memulihkan integritas institusi peradilan dan memulihkan rasa kepercayaan masyarakat yang […]
OPINI Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam lingkaran diskursus hukum pidana nasional, diperkenalkannya konsep “Dakwaan Batal” dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru bukanlah sebuah inovasi normatif yang muncul secara sepihak atau tanpa dasar filosofis, melainkan refleksi dari perkembangan paradigma penegakan hukum yang semakin […]
OPINi Oleh Daeng Supriyanto, SH., MH Advokat dan Praktisi Hukum Dalam konteks filsafat hukum nasional yang mengakar pada nilai-nilai budaya Indonesia, konsep Manunggaling Kawulo Gusti bukan sekadar konstruksi filosofis yang bersifat retoris atau simbolis belaka, melainkan paradigma etika yang mengemban beban normatif sebagai pijakan paling tinggi bagi setiap individu yang […]
Opini: Pada awal tahun 2026 yang menyaksikan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) sekaligus berjalannya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), kita menyaksikan terwujudnya sebuah terobosan paradigmatis dalam sistem penegakan hukum nasional Indonesia. Sebagai advokat dan konsultan […]
