Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Konsep Contempt of Court (Penyalahgaan terhadap Pengadilan) bukanlah sebuah konstruksi hukum yang muncul secara sepihak atau sebagai instrumen untuk memelihara dominasi institusi peradilan atas masyarakat. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam bahwa sistem peradilan—sebagai salah satu pilar utama negara hukum—memerlukan perlindungan khusus terhadap […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Kolaborasi antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam memberikan program literasi keuangan bagi atlet yang akan mewakili Indonesia pada SEA Games 2025 bukanlah sekadar inisiatif sosial atau kegiatan pendukung yang bersifat formalistis. Sebaliknya, ia merupakan sebuah langkah visioner yang […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), penetapan ketentuan mengenai Daftar Perkara yang Dihentikan (DPA) bukanlah sekadar penyempurnaan teknis dalam mekanisme penanganan perkara pidana, melainkan sebuah terobosan paradigmatis yang mengubah landasan konseptual dari peran jaksa dalam […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Vonis pemaafan yang dijatuhkan hakim terhadap anak terdakwa yang terlibat dalam kasus pencurian kabel bukanlah sebuah keputusan yang sewenang-wenang atau bentuk kelonggaran hukum yang mengabaikan kepentingan publik. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap paradigma peradilan pidana anak yang telah mengalami transformasi paradigma […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkapkan modus suap ‘all in’ di lingkungan pejabat pajak—dimana kewajiban pajak yang seharusnya mencapai angka Rp 75 juta dipangkas secara sepihak menjadi hanya Rp 15 juta—bukanlah sekadar kasus korupsi individual yang melibatkan beberapa elemen yang tidak bertanggung jawab […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Dengan resmi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) sejak tanggal 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam dinamika sistem peradilan pidana nasional. Perubahan substansial yang terkandung di dalamnya bukan sekadar penyempurnaan teknis aturan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Tata Peradilan Palembang, 11 Januari 2026 – Fenomena dimana hakim sebagai judex facti (hakim yang memutus soal fakta) secara lalai tidak mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusan perkara bukan hanya merupakan kelalaian teknis dalam penyusunan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana serta Alternatif Penyelesaian Konflik Palembang, 11 Januari 2026 – Pertukaran pandangan antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habiburokhman mengenai konsep restorative justice yang dinilai berpotensi menjadi alat pemerasan tidak hanya […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana serta Hubungan Internasional Palembang, 11 Januari 2026 – Pengumuman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait manajemen jamaah haji, yang kemudian diikuti dengan pengungkapan terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo […]
f Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Tata Negara serta Lingkungan Hidup Palembang, 11 Januari 2026 – Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri terkait beberapa peraturan undang-undang yang dinilai berpotensi memberikan “karpet merah” bagi praktik deforestasi dan perampasan tanah tidak hanya menjadi sorotan publik yang […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Konsultan Hukum Pembangunan Palembang, 11 Januari 2026 – Munculnya kebijakan larangan angkutan batu bara yang saat ini tengah menjadi sorotan nasional tidak dapat dilihat sekadar sebagai sebuah keputusan administratif teknokratis belaka, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang menyentuh inti dari dinamika hubungan antara […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana Palembang, 11 Januari 2026 – Kasus penangkapan pejabat pajak Jakarta Utara oleh KPK saat tengah membagikan Dolar Singapura sebagai jatah suap sungguh menyakitkan hati dan harus menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen penegak hukum dan aparatur pemerintah. Bidang pajak […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH CMS.P – Advokat dan Ahli Hukum Pidana Palembang, 11 Januari 2026 – Pasal Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, khususnya Pasal 411 yang mengatur persetubuhan di luar perkawinan, memiliki potensi besar untuk menjadi alat pemerasan oleh oknum penegak hukum jika tidak diimbangi dengan […]
Bonus Spektakuler untuk Atlet SEA Games ke 33 Thailand, DPP IMORI Berharap Apresiasi Serupa juga diberikan untuk Para Juara ASEAN Para Games 13 Thailand mendatang. Jakarta, [10/01/2026] – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPP IMORI) menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kebijakan spektakuler Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, […]
