Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat Dalam khazanah sistem peradilan pidana nasional yang terus mengalami proses evolusi dan reformasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adprosesal (KUHAP) sebagai landasan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelidikan, penuntutan, dan sidang perkara pidana memegang peran yang sangat krusial dalam menjamin terwujudnya keadilan yang benar […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat, Pengamat Militer dan Tokoh Asosiasi Pelaku Olahraga Dalam konteks evolusi peran institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan pertahanan negara yang juga berperan aktif dalam pembangunan nasional, pernyataan terkait rencana pembentukan Batalyon Khusus Olahraga yang disampaikan oleh Panglima TNI merupakan langkah yang memiliki dimensi […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat Dalam khazanah hukum pidana nasional yang tengah mengalami transisi signifikan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, peristiwa penyelidikan terhadap pertunjukan stand up comedy “Mens Rea” milik Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat dan Tokoh Asosiasi Pelaku Olahraga Dalam konteks kebangsaan yang senantiasa mengakar pada nilai-nilai prestasi dan dedikasi terhadap negara, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait kenaikan pangkat dua tingkat bagi prajurit sekaligus atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, yang berhasil memecahkan dua rekor […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Advokat dan Pemerhati Geopolitik Nasional Dalam khazanah diskursus politik nasional yang senantiasa berkembang dan menyajikan lapisan-lapisan kompleksitas yang mendalam, sikap penghormatan yang disampaikan oleh Partai Gerindra terhadap keputusan Partai Demokrat yang kini memilih untuk mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Konsep Contempt of Court (Penyalahgaan terhadap Pengadilan) bukanlah sebuah konstruksi hukum yang muncul secara sepihak atau sebagai instrumen untuk memelihara dominasi institusi peradilan atas masyarakat. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam bahwa sistem peradilan—sebagai salah satu pilar utama negara hukum—memerlukan perlindungan khusus terhadap […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Kolaborasi antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam memberikan program literasi keuangan bagi atlet yang akan mewakili Indonesia pada SEA Games 2025 bukanlah sekadar inisiatif sosial atau kegiatan pendukung yang bersifat formalistis. Sebaliknya, ia merupakan sebuah langkah visioner yang […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), penetapan ketentuan mengenai Daftar Perkara yang Dihentikan (DPA) bukanlah sekadar penyempurnaan teknis dalam mekanisme penanganan perkara pidana, melainkan sebuah terobosan paradigmatis yang mengubah landasan konseptual dari peran jaksa dalam […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Vonis pemaafan yang dijatuhkan hakim terhadap anak terdakwa yang terlibat dalam kasus pencurian kabel bukanlah sebuah keputusan yang sewenang-wenang atau bentuk kelonggaran hukum yang mengabaikan kepentingan publik. Sebaliknya, ia merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap paradigma peradilan pidana anak yang telah mengalami transformasi paradigma […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkapkan modus suap ‘all in’ di lingkungan pejabat pajak—dimana kewajiban pajak yang seharusnya mencapai angka Rp 75 juta dipangkas secara sepihak menjadi hanya Rp 15 juta—bukanlah sekadar kasus korupsi individual yang melibatkan beberapa elemen yang tidak bertanggung jawab […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH Advokat Dengan resmi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) sejak tanggal 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam dinamika sistem peradilan pidana nasional. Perubahan substansial yang terkandung di dalamnya bukan sekadar penyempurnaan teknis aturan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Tata Peradilan Palembang, 11 Januari 2026 – Fenomena dimana hakim sebagai judex facti (hakim yang memutus soal fakta) secara lalai tidak mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam putusan perkara bukan hanya merupakan kelalaian teknis dalam penyusunan […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana serta Alternatif Penyelesaian Konflik Palembang, 11 Januari 2026 – Pertukaran pandangan antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habiburokhman mengenai konsep restorative justice yang dinilai berpotensi menjadi alat pemerasan tidak hanya […]
Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Pidana serta Hubungan Internasional Palembang, 11 Januari 2026 – Pengumuman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait manajemen jamaah haji, yang kemudian diikuti dengan pengungkapan terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo […]
f Oleh Daeng Supriyanto SH MH – Advokat dan Ahli Hukum Tata Negara serta Lingkungan Hidup Palembang, 11 Januari 2026 – Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri terkait beberapa peraturan undang-undang yang dinilai berpotensi memberikan “karpet merah” bagi praktik deforestasi dan perampasan tanah tidak hanya menjadi sorotan publik yang […]
