Andrei Utama Menilai Tudingan Terhadap Gubernur Sumsel Sekedar Pengalihan Isu

 1,068 total views,  2 views today

Detiknews.tv – Palembang | Gubernur Sumsel H Herman Deru mendapatkan kritik karena dituding nepotisme dalam pengangkatan pejabat. Namun, Aktivis Sumsel Andrei Utama menilai tudingan terhadap Herman Deru bernuansa politis dan pengalihan isu.

Menurutnya, gencarnya kritik yang ditujukan kepada Gubenur Sumsel, Herman Deru belakangan ini selain bernuansa politis juga bertujuan untuk menutupi kasus mega korupsi Masjid Sriwijaya yang sedang dibongkar Kejaksaan Tinggi Sumsel. Apalagi kasus korupsi tersebut diduga kuat melibatkan para pejabat dan mantan pejabat penting di Sumsel.

“Masyarakat sudah membaca bahwa gencar kritik berbau fitnahan terhadap Herman Deru dilancarkan bersamaan dengan kasus mega korupsi Masjid Sriwijaya yang sedang heboh saat ini. Hal ini tentu ingin mengaburkan kasus korupsi masjid yang menghebohkan tersebut,” ujarnya, Jumat (09/04/2021).

Rei membantah yang menyebutkan Herman Deru telah melakukan KKN dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. Pasalnya, pengangkatan pejabat sudah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan. Misalnya melalui lelang terbuka oleh panitia yang melibatkan perguruan tinggi. Sehingga siapapun berhak ikut tidak terkecuali PNS yang masih terbilang keluarga Herman Deru.

“Misalnya Direktur RS Mata saat ini memang adik Herman Deru yang seorang dokter spesialis mata dan pangkatnya sdh memenuhi pesyaratan,” katanya.

Kemudian kakak kandung Herman Deru bermana Peterdono diangkat sebagai Komisaris PTBA oleh Menteri BUMN karena memenuhi persyaratan dan pengalaman di bidang tambang. Di mana Peterdono adalah mantan Kepala Dinas Pertambangan Lampung dan mantan Kepala Bapenda Lampung.

Mengenai pengangkatan Edi Junaidi dan Noversa menjadi Komisaris Bank Sumsel Babel melalui uji kompetensi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apalagi Edi Junaidi memang mantan Asisten 1 Pemprov Sumsel. “Jadi dimana letak KKN nya. Tuduhan itu mengada ada,” katanya.

Bahkan sebaliknya dari ratusan pejabat pemprov saat ini sekitar 80 persen wajah lama yang menjabat sejak rezim sebelumnya. “Jika KKN tentu ganti semua pejabat lama itu. Tetapi kenyataaanya tidak demikian. Ini menunjukkan sikap yang obyektif dan melihat seorang pejabat dari sisi profesionalitasnya, bukan suka atau tidak suka,” katanya. [Red]

Redaksi Detiknews.tv

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PLN Listriki Desa Sentra Tambak Udang di OKI

Ming Apr 11 , 2021
 1,069 total views,  3 views today Detiknews.tv – OKI | PLN berhasil melistriki desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Hal ini setelah PLN menarik jaringan transmisi dari gardu induk Dipasena wilayah Lampung melintasi sungai selebar 550 meter menuju desa di Sumatera Selatan tersebut. Dengan […]

Kategori Berita

BOX REDAKSI