JAKARTA – Tudingan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 tidak demokratis dinilai hanya kelakuan oknum yang cari panggung. Sebab Rakerprov yang digelar pada tanggal 3 Desember berjalan demokratis.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Sambo Indonesia (Pengprov Persambi) DKI Jakarta Ida Mahmudah kepada wartawan. “Saya mengikuti Rakerprov dari awal sampai akhir. Dan Rakerprov berjalan demokratis,” tegasnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta ini mencontohkan saat pembahasan di Komisi A Organisasi misalnya, seluruh cabang olahraga (cabor) mempunyai hak yang sama dan menyampaikan pendapatnya soal persyaratan menjadi calon Ketua Umum KONI DKI Jakarta 2026-2030.
Kata Ida, ada yang usul calon ketua umum harus didukung 5 anggota, ada juga 15 persen hingga 30 persen bahkan sampai 40 persen. “Akhirnya diambil jalan tengah yakni 20 persen syarat dukungan cabor. Saya malah mengusulkan di atas 30 persen,” tegasnya.
Karena suara mayoritas cabor, badan fungsional (bafung) dan KONI kabupaten/kota sepakat 20 persen, Ida akhirnya ikut setuju. “Inikan demokrasi. Semua punya pendapat dan saya maunya syarat di atas 30 persen dukungan agar ketua umum punya pondasi kuat dalam membina olahraga prestasi bukan yang cuma coba-coba,” bebernya.
Mantan Ketua Komisi A dan Komisi D DPRD DKI ini melanjutkan, jika ada yang teriak kalau rakerprov tidak demokrasi dan melanggar AD/ART adalah manuver lucu dan aneh. “Saat Rakerprov diam lalu teriak tidak demokrasi. Mungkin orang-orang itu sedang cari panggung saja, situ sehat?” bebernya.
Ida mengaku, demokrasi itu berada dalam ruang perdebatan dan jika kalah berdebat jangan juga asal tuding. “Saya bisa terima dengan syarat 20 peresen padahal maunya saya ya di atas 30 persen. Kalau dibilang kecewa ya saya kecewa tapi kan kita menghargai suara cabor,” ungkapnya.
Ida menambahkan di Komisi A juga membahas soal Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). “Saat pemilihan TPP dilakukan per konsentrasi cabor dan para cabor memilih wakilnya masing-masing. Dan sudah terpilih tanpa ada intervensi, namanya orang cari sensasi apapun hasilnya pasti dianggap salah,” ujarnya.
Sementara Muaythai di DKI Jakarta Zen Lelangwayang melanjutkan kalau Rakerprov KONI DKI Jakarta Tahun 2025 yang dibuka oleh Gubernur Pramono Anung sudah berjalan demokratis dan sesuai aturan AD/ART yang berlaku. Artinya, saat pleno besar atau gabungan pimpinan sidang memberikan peluang kepada seluruh peserta untuk berpendapat.
“Rakerprov berjalan damai dan demokratis dan keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat soal hasil sidang Komisi A dan B,” ungkap Zen yang saat Raker berada di Komisi B.
*Pesan Gubernur*
Ida menyatakan, pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar pembinaan olahraga prestasi menuju PON 2028 di NTT dan NTB harus dikejar menjadi vitamin untuk semua cabor.
“Target kita jelas juara umum. KONI sebagai induk cabor harus bergerak cepat melakukan proses pemilihan calon ketua umum. Saya yakin ogranisasi baik pasti akan mendatangkan prestasi oke,” terangnya.
Ida juga menghimbau kepada seluruh cabor untuk tidak terpengaruh dengan manuver pihak-pihak yang ingin merusak prestasi olahraga di Jakarta. “Saya sebagai Ketum Sambo akan terus bergerak untuk mengharumkan nama Jakarta di nasional, bahkan dunia,” tegasnya.
Dia juga mengingat pesan pidato dari Pramono Anung kalau calon ketua umum KONI DKI Jakarta ke depan bukan figur yang gagah-gagahan dengan memaksakan kehendak apalagi main klaim. “Kasihan atlet kalau para perusak olahraga itu sok gagah-gagahan,” tambahnya.
Politisi yang biasa disapa Mbak Ida ini menambahkan, sosok ketua umum KONI DKI Jakarta ke depan adalah figur yang menerima aspirasi dari bawah. “Lah ini baru jadi pengurus cabor udah gagah-gagahan,” tambah Ida.
