Detiknews.tv – Jakarta | Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis lintas sektor. Salah satu program unggulan yang diluncurkan pada awal tahun ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta kelompok rentan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program ini. Namun, melihat dampak dan kebutuhan yang besar di masyarakat, anggaran tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp171 triliun. Kenaikan ini dilakukan demi memperluas jangkauan manfaat serta memperkuat efek domino ekonomi yang ditimbulkan.
Menurut laporan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), setiap Rp1.000 yang dikeluarkan dari dana MBG berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi sebesar Rp63.500. Dengan anggaran awal Rp71 triliun, potensi tambahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bisa mencapai Rp4.510 triliun, atau sekitar 34,2% dari total PDB konstan Indonesia pada 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa program MBG bukan sekadar intervensi gizi. “Program ini bukan hanya tentang makanan. Ini adalah investasi jangka panjang terhadap generasi masa depan, sekaligus stimulus ekonomi yang nyata bagi daerah,” ujarnya. Program ini juga membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 185.000 orang, dan disebut mampu menurunkan angka kemiskinan nasional sebesar 0,19%.
Dampak ekonomi MBG terasa hingga ke tingkat akar rumput. Rantai pasok lokal mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM turut terdampak secara positif. Mereka menjadi penyedia bahan makanan dan layanan katering bagi program ini, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dukungan internasional pun mengalir. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji MBG sebagai contoh nyata kebijakan progresif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui sebagai pemimpin regional dalam kebijakan sosial-ekonomi.
Namun, pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan penting, terutama terkait keberlanjutan anggaran dan efektivitas distribusi logistik. Dengan proyeksi kebutuhan biaya mencapai Rp460 triliun hingga tahun 2029, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi inefisiensi atau penyalahgunaan anggaran.
Meski demikian, optimisme tetap tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5% pada 2025, dengan MBG sebagai salah satu motor penggeraknya. “Dengan belanja yang terarah, kita tidak hanya menyelamatkan anak-anak dari stunting, tapi juga menggerakkan ekonomi nasional dari desa ke kota,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti bahwa kebijakan sosial yang dirancang dengan visi jangka panjang dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Ini bukan sekadar program gizi, melainkan investasi strategis untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. (R)
