Detiknews.tv – Jakarta | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperbaiki mekanisme Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan awal tahun ini. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih tinggi di kalangan anak-anak Indonesia. Dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, pemerintah juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan efisiensi dalam pelaksanaan program ini.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 Triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun 2025. Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa untuk mempercepat distribusi dan mencapai target penerima manfaat, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 Triliun per bulan. Jika percepatan dimulai pada September, maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 Triliun.
Menanggapi hal ini, DPR RI melalui Komisi IX meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Mereka juga membuka kemungkinan pembahasan proposal anggaran tambahan setelah evaluasi tengah tahun dilakukan.
Untuk mendukung pelaksanaan program MBG, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk koperasi, UMKM, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa sekitar 1.923 koperasi telah disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan program ini. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan dana zakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan negara maupun swasta sebagai alternatif pendanaan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa penggunaan dana zakat dapat dilakukan selama program ini sesuai dengan tujuan syariat zakat, yakni membantu fakir miskin dan kelompok rentan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan penyesuaian mekanisme pelaksanaan, pemerintah optimis program ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan. (R)
