Oleh Daeng Supriyanto SH MH selaku pengamat ekonomi global
Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis, di mana interaksi antar pelaku usaha melintasi batas negara dan praktik perdagangan terus berevolusi, sistem hukum nasional dituntut untuk tidak hanya menjadi kerangka aturan yang statis, melainkan menjadi instrumen yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Di tengah dinamika ini, hukum kepailitan memegang peran strategis yang tidak dapat diabaikan: ia bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang, melainkan pilar yang menjaga stabilitas ekonomi, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan komersial. Namun, setelah hampir dua dekade diberlakukan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) kini menghadapi tantangan yang serius, di mana ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan realitas bisnis modern telah memunculkan berbagai problematika yang menghambat efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian kasus kepailitan. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (RUU KPKPU) bukan sekadar agenda pembaruan regulasi teknis, melainkan langkah fundamental dalam membangun fondasi hukum ekonomi yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Secara konseptual, kepailitan dipahami sebagai mekanisme hukum berupa sita umum atas seluruh kekayaan debitor, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan memenuhi kewajiban debitor kepada para kreditor secara proporsional. Inti dari konsep ini adalah menjamin distribusi yang adil atas harta debitor serta mencegah tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan kreditor. Namun, dalam perspektif teori hukum kepailitan modern, fungsi kepailitan telah berkembang melampaui sekadar penagihan utang: ia juga berperan sebagai mekanisme restrukturisasi yang memungkinkan keberlangsungan usaha (going concern) bagi perusahaan yang masih memiliki potensi, namun sedang menghadapi kesulitan finansial sementara. Sayangnya, dalam praktik penerapannya, UU KPKPU masih terlalu menitikberatkan pada fungsi debt collection, sehingga mengabaikan aspek restrukturisasi yang seharusnya menjadi karakteristik penting dalam hukum kepailitan yang progresif.
Salah satu kritik utama terhadap UU KPKPU adalah syarat pengajuan permohonan kepailitan yang dianggap terlalu mudah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Norma ini tidak mensyaratkan adanya bukti nyata bahwa debitor berada dalam kondisi insolvensi (tidak mampu membayar utang secara keseluruhan), yang dalam praktik sering menimbulkan penyalahgunaan. Perusahaan yang secara finansial masih sehat namun sedang menghadapi sengketa komersial dapat dengan mudah diajukan permohonan pailit oleh kreditor, yang kemudian menjadikan lembaga kepailitan sebagai instrumen tekanan bisnis atau bahkan alat persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tidak hanya merugikan debitor yang sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan karena dapat menyebabkan penutupan perusahaan yang tidak perlu dan hilangnya lapangan kerja.
Permasalahan lainnya terletak pada konsep pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang mewajibkan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit apabila terbukti secara sederhana adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, tidak adanya definisi yang jelas mengenai batasan “pembuktian sederhana” telah menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan hakim dan praktisi hukum, yang pada akhirnya membatasi ruang pertimbangan hakim untuk menilai secara komprehensif kondisi finansial debitor maupun konteks hubungan hukum antara para pihak. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum kepailitan Indonesia, yang dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Di tengah berbagai permasalahan tersebut, RUU KPKPU hadir sebagai respons yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kerangka hukum kepailitan Indonesia. Salah satu norma penting yang diusulkan dalam rancangan undang-undang ini adalah penguatan konsep insolvensi sebagai syarat utama dalam pengajuan permohonan kepailitan. Dalam sistem hukum kepailitan modern, suatu perusahaan hanya dapat dipailitkan apabila terbukti secara nyata tidak mampu membayar utangnya, dan penerapan “insolvency test” menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa kepailitan benar-benar digunakan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian utang piutang. Dengan demikian, perusahaan yang masih memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan usahanya dapat dilindungi dari penyalahgunaan lembaga kepailitan, dan fokus hukum kepailitan dapat kembali pada tujuan utamanya: menyelesaikan sengketa utang secara adil dan efisien, serta memungkinkan restrukturisasi usaha yang berkelanjutan.
Selain penguatan konsep insolvensi, RUU KPKPU juga mengusulkan pengaturan mengenai keadaan diam otomatis (automatic stay), sebuah mekanisme yang telah umum diterapkan dalam praktik hukum kepailitan internasional. Automatic stay berfungsi untuk membekukan sementara seluruh tindakan penagihan terhadap debitor sejak permohonan kepailitan diajukan, dengan tujuan mencegah terjadinya pengalihan atau penghilangan aset debitor sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan. Saat ini, mekanisme ini belum diatur secara memadai dalam UU KPKPU, yang sering menyebabkan debitor mengalihkan asetnya sebelum proses kepailitan selesai, sehingga merugikan kepentingan kreditor. Dengan diadopsinya konsep automatic stay, proses kepailitan dapat berlangsung secara lebih adil dan transparan, dan hak-hak seluruh pihak dapat dilindungi dengan lebih baik.
RUU KPKPU juga berupaya memperjelas kedudukan kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) dalam proses kepailitan. Dalam UU KPKPU saat ini, terdapat ketidakpastian terkait jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi jaminan oleh kreditor separatis, yang sering menimbulkan konflik kepentingan antara kreditor separatis dengan kreditor lainnya dalam proses pemberesan harta pailit. Pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batas waktu eksekusi jaminan akan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa hak-hak kreditor separatis dapat dilaksanakan secara efisien dan adil.
Selain itu, RUU KPKPU juga memperkuat pengaturan mengenai profesi kurator, yang merupakan aktor utama dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam praktik selama ini, pengawasan terhadap profesi kurator dinilai belum optimal, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan kerusakan integritas lembaga kurator. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengangkatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kurator, RUU KPKPU diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas kurator, sehingga proses kepailitan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Aspek lain yang mendapat perhatian penting dalam RUU KPKPU adalah pengaturan mengenai kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency). Dalam era globalisasi ekonomi, banyak perusahaan di Indonesia memiliki aset maupun hubungan bisnis di berbagai negara, namun saat ini putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia tidak memiliki daya ikat terhadap aset debitor yang berada di luar negeri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit secara efektif, dan sering menyebabkan hak-hak kreditor tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Pengaturan mengenai kepailitan lintas batas dalam RUU KPKPU akan menyesuaikan hukum kepailitan Indonesia dengan praktik internasional, dan memungkinkan kurator untuk bekerja sama dengan otoritas hukum di negara lain dalam proses pemberesan harta pailit.
Terakhir, RUU KPKPU juga memperkuat perlindungan terhadap pekerja dalam struktur kreditor kepailitan. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah pekerja telah ditegaskan sebagai hak yang harus didahulukan pembayarannya dalam proses kepailitan, dan norma ini telah diakomodasi dalam rancangan pembaruan hukum kepailitan. Hal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja yang sering menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi kebangkrutan perusahaan, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-haknya secara adil.
Secara keseluruhan, pengesahan RUU KPKPU merupakan langkah yang sangat mendesak dan strategis dalam agenda reformasi hukum ekonomi di Indonesia. Pembaruan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kelemahan norma dalam UU KPKPU, tetapi juga untuk membangun sistem hukum kepailitan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, reformasi hukum kepailitan juga merupakan langkah penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hukum kepailitan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi kreditor dan debitor, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berintegritas, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, parlemen, praktisi hukum, maupun pelaku usaha, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa RUU KPKPU dapat disahkan dan diterapkan dengan efektif, sehingga menjadi pilar yang kuat dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia di masa depan.
