Detiknews.tv – Musi Rawas | Penanganan kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar berinisial I dinilai jalan di tempat. Lambannya respons partai di tingkat daerah memicu desakan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil alih langsung penanganan kasus tersebut.
Kasus ini mencuat setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan kedekatan tidak wajar antara oknum legislator tersebut dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, saat yang bersangkutan tengah menjalankan dinas luar di Provinsi Bengkulu. Publik menilai peristiwa itu bukan hanya persoalan pribadi, melainkan pelanggaran etika berat pejabat publik.
Pihak yang mengaku sebagai perwakilan korban menyatakan bahwa laporan telah disampaikan, namun tidak diikuti langkah konkret dari DPD Partai Golkar setempat, sehingga menimbulkan kesan pembiaran.
“Ini bukan sekadar isu moral, tapi menyangkut kehormatan lembaga DPRD dan nama besar Partai Golkar. Jika daerah tidak mampu bertindak, maka DPP wajib turun tangan,” ujar perwakilan pelapor, Senin (19/01/2026).
Sorotan tajam juga datang dari Ketua Umum Badai Anti Korupsi, Moh Didink Arrahim. Ia menilai, diamnya struktur partai di daerah justru berpotensi memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap Golkar.
“Kami mendesak DPP Partai Golkar segera mengambil alih kasus ini. Jangan biarkan dugaan pelanggaran etika kader ditutupi atau diperlambat. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan datang ke Jakarta dan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor DPP Golkar,” tegas Moh Didink.
Menurutnya, Partai Golkar sebagai partai besar dan bersejarah seharusnya menjadi contoh dalam penegakan etika dan disiplin kader, terlebih terhadap pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat.
Selain itu, tekanan juga diarahkan kepada Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan, Wahaji, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar segera menunjukkan kepemimpinan politik dan moral.
“Jangan sampai publik menilai partai melindungi kader yang diduga melakukan pelanggaran etika berat. Sikap tegas pimpinan sangat ditunggu masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD berinisial I belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada DPD Golkar Musi Rawas, DPD Golkar Sumsel, dan DPP Partai Golkar masih terus dilakukan.
Media ini menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, namun transparansi dan ketegasan penanganan kasus menjadi kunci untuk menjaga integritas partai politik dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.(Ferry).
