Oleh: Daeng Supriyanto, S.H., M.H. (Pengamat Ekonomi dan Hukum Bisnis)
Dalam ruang pemikiran filsafat politik dan ekonomi, negara senantiasa diposisikan sebagai entitas yang memegang amanah ganda: di satu sisi, ia wajib menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh warganya melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan; di sisi lain, ia memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban hukum, keamanan, serta moralitas publik dalam batas-batas yang disepakati bersama. Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang melihat peluang tambahan penerimaan negara dari peralihan peredaran rokok ilegal ke dalam jalur legal, membuka ruang diskursus mendalam yang tidak hanya menyentuh aspek teknis fiskal, tetapi juga menyentuh hakikat hubungan antara hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan tujuan akhir keberadaan negara itu sendiri.
Secara ontologis, keberadaan barang dan jasa dalam ruang publik selalu diatur oleh aturan yang menjadi landasan keabsahannya. Apa yang disebut sebagai “rokok ilegal” sejatinya adalah entitas ekonomi yang berada di luar kerangka hukum yang berlaku—tidak terdaftar, tidak memenuhi standar kualitas, dan yang paling utama, tidak berkontribusi pada kas negara melalui kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi. Dari sudut pandang filsafat hukum, keberadaan barang ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap tatanan yang disepakati, sekaligus bentuk pengelakan dari tanggung jawab sosial dan hukum yang seharusnya dipikul oleh setiap pelaku ekonomi. Oleh karena itu, gagasan untuk mengubah statusnya menjadi legal dapat dipandang sebagai upaya membawa apa yang berada di luar tatanan, masuk kembali ke dalam sistem yang teratur, terukur, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa hukum adalah tatanan, dan tatanan adalah hal yang baik; maka, membawa ketidakteraturan menuju keteraturan adalah langkah yang selaras dengan tujuan pencapaian kebaikan bersama.
Pandangan Menteri Keuangan yang menilai peralihan ini dapat memperluas basis penerimaan perpajakan, membawa kita masuk ke dalam ranah filsafat ekonomi yang membahas tentang hakikat pajak dan tujuan pemungutannya. Dalam pemikiran para ahli hukum alam dan kontrak sosial seperti Jean-Jacques Rousseau, pajak dipahami sebagai sumbangan warga negara kepada negara sebagai imbalan atas perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan yang diterimanya. Pajak bukan sekadar pemungutan uang, melainkan wujud nyata dari perjanjian timbal balik antara warga dan negara. Ketika sektor yang sebelumnya berada di luar jangkauan hukum—dan dengan demikian tidak berpartisipasi dalam kontrak sosial ini—dibawa masuk ke dalam sistem legal, maka hal itu berarti memperluas lingkaran partisipasi dalam kewajiban bersama. Dalam konteks ini, tambahan penerimaan negara yang diharapkan bukanlah sekadar angka-angka dalam neraca keuangan, melainkan manifestasi dari keadilan distributif: setiap aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah negara, menikmati fasilitas dan perlindungan negara, seharusnya ikut menanggung beban pembangunan dan pemeliharaan negara tersebut.
Lebih jauh lagi, penegasan Purbaya mengenai perkembangan penerimaan pajak yang cukup baik serta perkiraan realisasi yang melampaui rencana, mengajak kita merenungkan makna kemajuan ekonomi dan kesehatannya bagi sebuah bangsa. Ekonomi, sebagai salah satu sendi kehidupan bernegara, tidak berjalan sendiri dalam ruang hampa; ia adalah cerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Ketika ia tumbuh, maka seharusnya kesejahteraan juga tumbuh bersamanya. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan memperbesar penerimaan pajak adalah kebenaran yang bersifat aksiomatis dalam ilmu ekonomi, namun secara filosofis hal ini mengandung makna yang lebih dalam: kekuatan ekonomi negara bersumber dari kekuatan aktivitas produktif warganya. Semakin luas dan semakin kuat aktivitas ekonomi yang sah dan teratur, semakin kokoh pula pondasi keuangan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Di sinilah letak relevansi perluasan basis pajak melalui legalisasi rokok ilegal: ia bukan sekadar menambah pundi-pundi kas, tetapi memperkuat struktur dasar pembiayaan negara yang berlandaskan pada luasnya partisipasi ekonomi yang sah.
Aspek yang kemudian dikemukakan mengenai potensi peningkatan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membawa kita pada pemahaman tentang kapasitas dan kematangan fiskal sebuah negara. Tax ratio bukanlah sekadar indikator statistik; ia adalah cerminan dari sejauh mana negara mampu menjangkau dan mengatur potensi ekonomi yang ada di dalam wilayah kedaulatannya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa negara semakin mampu mengintegrasikan berbagai kekuatan ekonomi yang ada—termasuk yang sebelumnya tersembunyi atau berada di luar aturan—menjadi bagian dari kekuatan pendorong kemajuan bersama. Dalam pandangan filsafat kenegaraan, peningkatan ini merupakan tanda bahwa negara semakin efektif menjalankan fungsinya sebagai pengelola sumber daya kolektif, dan semakin mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, serta perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga.
Namun, dalam merenungkan gagasan ini, kita tidak boleh menutup mata dari dimensi etika dan moralitas yang melekat pada komoditas yang dibahas, yaitu rokok. Di sini muncul dialektika yang menarik dan mendalam, yaitu pertemuan antara kepentingan fiskal negara, realitas ekonomi masyarakat, dan dampak sosial-kesehatan dari produk tersebut. Secara filosofis, negara dihadapkan pada pilihan yang membutuhkan keseimbangan kebijaksanaan: di satu sisi, ia harus mengoptimalkan penerimaan untuk kesejahteraan umum; di sisi lain, ia juga memiliki tanggung jawab melindungi kesehatan dan kualitas hidup warganya. Legalisasi peredaran yang sebelumnya ilegal tentu bukan berarti melegalkan dampak buruknya, melainkan membawa aktivitas tersebut ke dalam kendali dan pengawasan negara. Melalui jalur legal, negara dapat menetapkan standar kualitas, mengatur peredaran, sekaligus memungut pajak yang pada akhirnya dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan kesehatan masyarakat dan pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam kerangka ini, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab: setiap potensi kerugian sosial yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi harus diimbangi dengan kontribusi yang nyata bagi pemulihan dan pemeliharaan kebaikan sosial.
Sikap optimis yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan, namun tetap disertai dengan kehati-hatian dan evaluasi berkala terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat pengelolaan negara sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak statis. Filsafat politik mengajarkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bijaksana, yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan menyesuaikan langkahnya tanpa kehilangan arah tujuan utama. Pernyataan bahwa efisiensi anggaran belum diperlukan namun tetap dijaga, serta komitmen untuk mempertahankan defisit di bawah 3% sesuai arahan Presiden, adalah wujud dari tanggung jawab yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Pengelolaan fiskal bukanlah sekadar tentang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya atau membelanjakan sebesar-besarnya, melainkan tentang mengatur keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan, antara kebutuhan masa kini dan tanggung jawab terhadap masa depan generasi penerus.
Pada akhirnya, gagasan yang dikemukakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa ini membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana negara bekerja dan bagaimana seharusnya ia bekerja. Peralihan rokok ilegal menjadi legal, dilihat dari kacamata filosofis, bukan sekadar strategi peningkatan pendapatan negara. Ia adalah langkah strategis untuk memadukan ketertiban hukum, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab sosial ke dalam satu kesatuan sistem kenegaraan yang utuh. Ia adalah bukti bahwa di balik setiap kebijakan ekonomi, terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi landasan: nilai keteraturan, nilai keadilan, nilai partisipasi, dan nilai kesejahteraan bersama.
Negara yang kuat bukanlah negara yang hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah, melainkan negara yang mampu mengatur segala potensi yang ada—baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang sah maupun yang masih berada di batas-batas aturan—menjadi kekuatan yang membangun. Melalui perluasan basis pajak, penguatan penerimaan, dan pengelolaan fiskal yang sehat dan berhati-hati, negara sedang meneguhkan posisinya sebagai pemegang amanah yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi turut serta membangun fondasi kehidupan yang lebih baik, lebih teratur, dan lebih sejahtera bagi seluruh warga negara. Di sinilah letak makna sejati dari kebijakan publik: di persimpangan antara kepentingan, hukum, dan cita-cita luhur keadilan sosial.
