Opini Naratif: Daeng Supri Yanto SH MH
Sorotan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terhadap Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan sekadar persoalan administrasi penerbangan, melainkan menguak kompleksitas relasi antara investasi swasta, otoritas negara, dan kedaulatan ekonomi di era industrialisasi. Pertanyaan mendasar “Siapa pemilik Bandara IMIP?” menjadi pintu masuk untuk mengurai jalinan kepentingan dan implikasi keberadaan infrastruktur privat dalam lanskap ekonomi-politik Indonesia.
Informasi yang beredar, termasuk keterangan dari pengamat ITB, mengindikasikan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki oleh PT IMIP, pengelola Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park. Status ini, jika benar, mengimplikasikan bahwa bandara tersebut dibangun dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan logistik industri di kawasan tersebut, mulai dari pengangkutan pekerja hingga material industri.
Namun, status private airport tidak serta merta menghilangkan kewajiban PT IMIP untuk tunduk pada regulasi penerbangan dan otoritas negara. Sebagaimana dilansir dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP tercatat dikelola secara swasta dengan klasifikasi 4B dan operasionalnya berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Artinya, meskipun dikelola oleh swasta, Bandara IMIP tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara.
Namun, pertanyaan yang lebih mendalam adalah: sejauh mana pengawasan dan kontrol negara efektif dalam memastikan bahwa Bandara IMIP beroperasi sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan kepentingan nasional? Jika benar, seperti yang disoroti Menhan, bahwa tidak ada perangkat negara di dalamnya, maka hal ini mengindikasikan adanya potensi kekosongan otoritas yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
Ketergantungan pada bandara privat untuk mendukung kegiatan industri di Morowali juga memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan ekonomi. Apakah negara memiliki kontrol yang cukup terhadap infrastruktur strategis yang menopang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut? Atau, apakah negara justru menjadi terlalu bergantung pada investasi swasta sehingga kehilangan kemampuan untuk mengendalikan arah pembangunan ekonomi?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan investigasi yang komprehensif dan transparan. Pemerintah perlu mengungkap secara jelas siapa pemilik Bandara IMIP, bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan, dan sejauh mana kepentingan nasional diakomodasi dalam operasional bandara tersebut.
Lebih dari itu, kasus Bandara IMIP menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola investasi dan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap investasi, baik swasta maupun asing, memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan nasional.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Bandara IMIP bukan sekadar tentang kepemilikan dan otoritas, melainkan tentang bagaimana negara mampu menjaga kedaulatannya di tengah arus globalisasi dan industrialisasi yang semakin deras. Negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan kepentingan nasional, antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara keterbukaan dan kedaulatan. Hanya dengan keseimbangan inilah Indonesia dapat meraih kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
