disusun atas nama Daeng Supriyanto, S.H., M.H. – Pengamat Hukum Ekonomi Global
Dalam perjalanan panjang sejarah peradaban manusia, mata uang tidak pernah sekadar menjadi alat tukar belaka. Ia adalah cerminan identitas, simbol kedaulatan, perwujudan kepercayaan kolektif, serta penanda posisi suatu bangsa dalam peta persaingan kekuasaan dunia. Ketika kabar bergema bahwa Rupiah mulai diterima dan digunakan sebagai alat transaksi resmi di wilayah strategis seperti Hongkong, bukan sekadar berita ekonomi yang mencatat pergeseran nilai tukar atau volume perdagangan semata. Lebih dari itu, peristiwa ini adalah sebuah momen bersejarah yang membuka lembaran baru dalam perjuangan kemandirian ekonomi Indonesia, sekaligus mengundang kita untuk merenungkan makna mendalam dari kemajuan ini melalui kacamata filsafat ekonomi, politik internasional, dan etika kenegaraan.
Secara hakiki, selama berpuluh tahun terakhir, tatanan sistem keuangan global bergerak dalam satu poros dominan yang menjadikan Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan utama. Dalam pandangan filsafat kekuasaan ekonomi, posisi ini menempatkan negara-negara lain dalam posisi yang tidak seimbang: setiap kebijakan moneter, setiap gejolak politik di negara penerbit mata uang acuan, serta setiap perubahan suku bunga di pasar keuangan pusat dunia akan langsung berdampak pada stabilitas perekonomian negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kondisi ini melahirkan ketergantungan struktural yang pada hakikatnya mengurangi derajat kedaulatan ekonomi. Selama transaksi perdagangan dan keuangan masih harus melalui perantara mata uang pihak ketiga, maka kita berjalan seolah-olah menggunakan kaki orang lain untuk melangkah, dan nasib perekonomian kita sering kali ditentukan oleh keputusan yang diambil di luar kendali kita sendiri.
Oleh sebab itu, langkah di mana Rupiah kini mulai melangkah dan diterima di Hongkong—pusat keuangan internasional yang menjadi jembatan antara pasar Asia dan dunia—memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Ini adalah bukti nyata bahwa kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia semakin menguat. Dalam filsafat keuangan, kepercayaan adalah fondasi utama yang membuat sebuah mata uang memiliki nilai. Ketika pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat di luar negeri bersedia menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan andal, itu berarti mereka mengakui stabilitas ekonomi, kekuatan hukum, serta masa depan pertumbuhan bangsa kita. Ia bukanlah keberhasilan sesaat, melainkan buah dari proses panjang pembangunan fondasi ekonomi, pengendalian inflasi, serta upaya menjaga kredibilitas yang telah dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.
Pernyataan sederhana namun penuh makna: “Dolar minggir dulu, Rupiah mulai mendunia”, sesungguhnya mengandung semangat pembebasan diri dari belenggu ketergantungan. Namun, kita perlu memahami secara mendalam bahwa ini bukanlah penolakan terhadap mata uang lain, melainkan sebuah perwujudan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan ekonomi. Dalam pandangan filsafat hubungan internasional, sistem yang sehat adalah sistem yang memberikan ruang bagi berbagai mata uang untuk berperan sesuai dengan kekuatan dan kepercayaan yang dimilikinya, bukan sistem yang didominasi secara mutlak oleh satu kekuasaan saja. Dengan diterimanya Rupiah di Hongkong, kita sedang membangun jalan baru yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih efisien, memangkas biaya konversi, mengurangi risiko gejolak nilai tukar, dan yang paling penting, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi ekonomi global.
Namun, sebagai pengamat yang melihat perjalanan ini dengan kacamata kritis dan bijaksana, kita juga harus memahami bahwa melangkah ke panggung dunia berarti memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ketika Rupiah mulai dikenal dan digunakan di luar negeri, maka setiap kebijakan ekonomi yang diambil, setiap langkah pengelolaan keuangan negara, dan setiap upaya menjaga stabilitas akan diawasi oleh mata dunia. Di sinilah tantangan filosofisnya: apakah kita telah siap menjaga kepercayaan yang baru diberikan ini? Kepercayaan itu ibarat kaca yang indah namun rapuh; ia butuh waktu lama untuk dibangun, namun bisa hancur dalam sekejap jika tidak dijaga dengan integritas dan kebijaksanaan.
Kehadiran Rupiah di Hongkong juga menjadi bukti bahwa visi kemandirian ekonomi bukanlah sekadar wacana retorika, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja nyata. Ia mengajarkan kita sebuah kebenaran mendasar: martabat sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau luas wilayahnya, melainkan dari kemampuannya mengelola kekayaan sendiri, mengatur keuangannya sendiri, dan bertransaksi dengan bangsa lain dengan kepala terangkat tinggi tanpa harus bergantung pada kebaikan atau kebijakan pihak lain.
Sebagai penutup refleksi ini, langkah ini adalah awal, bukan akhir dari perjalanan panjang. Rupiah yang mulai melangkah mendunia mengingatkan kita bahwa kemajuan adalah proses yang berkelanjutan. Ia membutuhkan konsistensi, transparansi, serta komitmen untuk terus memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. Jika kita mampu menjaga kepercayaan ini, maka bukan mustahil di masa depan, Rupiah akan semakin diakui di berbagai belahan dunia lainnya, menjadikan cita-cita kedaulatan ekonomi yang utuh bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang dinikmati oleh generasi mendatang.
Maka, mari kita sambut langkah ini dengan rasa syukur, kesadaran, dan tanggung jawab. Karena ketika Rupiah mendunia, sesungguhnya martabat dan kemajuan bangsa Indonesia pun turut melangkah sejajar di panggung sejarah dunia.
