Oleh daeng Supriyanto SH MH selaku ketua umum forum masyarakat anti korupsi
Peristiwa di mana dugaan tindak pidana pemerasan yang menyeret nama Ridwan Ansar, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Medan, dan Noven Bulan, Koordinator Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kini sepenuhnya beralih penanganannya ke tangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukan sekadar merupakan langkah administratif biasa dalam rantai birokrasi penegakan hukum. Di balik perpindahan kewenangan ini, tersimpan sejumlah persoalan mendasar yang menyentuh hakikat kekuasaan, makna jabatan publik, integritas lembaga penegak hukum, serta hubungan timbal-balik antara negara dan warga negaranya yang dibangun di atas pilar kepercayaan dan kepatuhan terhadap nilai keadilan. Sebagai fenomena yang mengungkapkan dinamika di dalam tubuh salah satu lembaga negara yang memegang peran sentral dalam menegakkan aturan, peristiwa ini mengundang kita untuk menelusuri makna yang lebih dalam melalui kacamata filsafat hukum, filsafat moral, dan filsafat politik, guna memahami bagaimana sebuah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga hukum, dapat mengguncang fondasi tatanan sosial dan mempertanyakan kembali esensi dari apa yang kita sebut sebagai negara hukum.
Secara filosofis, keberadaan lembaga kejaksaan dalam struktur negara kita didasarkan pada sebuah kontrak sosial yang lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat. Mengacu pada gagasan Jean-Jacques Rousseau, kekuasaan negara—termasuk kekuasaan yang dijalankan oleh jajaran jaksa—berasal dari kedaulatan rakyat, dan karenanya harus senantiasa diarahkan untuk menjamin kebebasan dan kesejahteraan bersama. Pejabat kejaksaan, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, diangkat dan diberi wewenang bukan untuk menjadi penguasa yang berdiri di atas hukum, melainkan sebagai pelayan hukum yang bertugas memastikan bahwa aturan berlaku sama bagi setiap orang, tanpa memandang jabatan, kedudukan, atau kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran ini, jabatan yang disandang oleh seorang Kajari atau Koordinator Pidana Umum sejatinya bukanlah hak milik pribadi yang membawa keistimewaan, melainkan sebuah amanah moral dan hukum yang berat, yang menuntut pemegangnya memiliki kualifikasi karakter yang jauh melampaui warga negara biasa. Sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles dalam etikanya, manusia yang memegang kekuasaan dituntut memiliki keutamaan (virtue) yang tinggi, karena kekuasaan adalah ujian terbesar bagi karakter manusia; dan di sinilah letak signifikansi peristiwa ini: ketika dugaan pemerasan justru datang dari kalangan yang diberi mandat menegakkan hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib individu yang bersangkutan, melainkan keutuhan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga itu sendiri.
Pemerasan, sebagai perbuatan yang secara hukum maupun moral dilarang keras, pada hakikatnya adalah manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain, yang berlangsung melalui tekanan, ancaman, atau pemanfaatan posisi tawar yang tidak seimbang. Dalam pandangan filsafat hukum Immanuel Kant, tindakan semacam ini bertentangan langsung dengan prinsip hukum moral universal, yaitu perintah kategoris yang menyatakan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri, dan tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau sarana untuk mencapai keuntungan orang lain. Pemerasan adalah bentuk paling nyata dari perlakuan tidak bermoral yang menjadikan korban sebagai objek yang diperas hak, harta, atau kewibawaannya demi kepentingan pelaku. Ketika pelaku dugaan tindakan ini adalah seorang pejabat kejaksaan, maka pelanggaran itu menjadi jauh lebih berat dimensinya, karena ia dilakukan dengan cara mengkhianati amanah publik dan memanfaatkan kekuasaan yang justru diberikan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dari perbuatan semacam itu. Di sini tampak jelas adanya kontradiksi yang mendalam: bagaimana mungkin mereka yang bertugas menuntut dan menindak kejahatan, justru diduga melakukan kejahatan itu sendiri? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, melainkan merupakan pertanyaan mendasar yang menguji koherensi dan kredibilitas sistem penegakan hukum kita di mata sejarah maupun di mata masyarakat luas.
Langkah Kejaksaan Agung yang mengambil alih sepenuhnya penanganan kasus ini memiliki makna filosofis yang sangat kaya jika kita kaji lebih jauh. Tindakan ini bukan sekadar perpindahan wewenang dari tingkat daerah ke tingkat pusat, melainkan merupakan pernyataan tegas tentang prinsip kesatuan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan tanggung jawab moral tertinggi lembaga kejaksaan atas integritas seluruh anggotanya. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang bertingkat dan berstruktur hierarkis, di mana norma yang lebih tinggi menjadi dasar dan pengendali bagi norma yang lebih rendah. Dalam konteks organisasi kejaksaan, Kejagung sebagai puncak hierarki memegang tanggung jawab mutlak untuk menjaga agar setiap tindakan dan perilaku jajarannya tetap sejalan dengan tujuan hukum dan nilai keadilan. Dengan mengambil alih penanganan kasus yang menyeret pejabat tingkat daerah dan tingkat wilayah ini, Kejagung sedang menegaskan prinsip bahwa tidak ada kekuasaan di dalam tubuh organisasi ini yang berada di luar kendali hukum, dan tidak ada jabatan yang dapat memberikan perlindungan bagi siapa pun yang diduga melanggar aturan, tidak peduli seberapa tinggi atau strategis kedudukannya. Langkah ini sekaligus menegaskan makna keadilan prosedural: bahwa penanganan kasus yang menyangkut integritas lembaga harus dilakukan dengan cara yang menjamin objektivitas, ketidakberpihakan, dan kehati-hatian yang luar biasa, agar tidak muncul keraguan sedikit pun mengenai adanya perlindungan atau pembiaran terhadap kesalahan di kalangan sendiri.
Secara sosiologis dan filosofis, peristiwa ini juga membawa kita pada pemahaman mendalam tentang hubungan antara kepercayaan publik dan keberlangsungan kekuasaan negara. Filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke sama-sama sepakat bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya negara dan diberikannya kekuasaan kepada aparat adalah untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak warga negara. Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru diduga menjadi pelaku kejahatan, maka keamanan dan rasa aman itu menjadi terganggu, dan yang paling parah adalah tergerusnya modal terbesar yang dimiliki oleh negara, yaitu kepercayaan rakyat. Kepercayaan ini ibarat tiang penyangga yang menopang seluruh bangunan negara hukum; jika tiang ini rapuh atau rusak, maka stabilitas sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pun akan ikut terancam. Oleh karena itu, pengambilalihan kasus ini oleh Kejagung harus dilihat sebagai upaya krusial untuk memulihkan kembali kepercayaan tersebut, melalui proses pemeriksaan yang transparan, mendalam, dan berani membedah kebenaran apa adanya, tanpa memandang siapa nama atau jabatan yang tersangkut di dalamnya. Di mata filsafat hukum, pemulihan kepercayaan ini jauh lebih penting daripada sekadar menjatuhkan sanksi administratif atau pidana; karena tujuan akhir hukum bukanlah penghukuman semata, melainkan terwujudnya ketertiban dan keadilan yang diterima dan diakui kebenarannya oleh seluruh masyarakat.
Kita juga perlu merenungkan persoalan mengapa dugaan pelanggaran semacam ini bisa terjadi di kalangan para pejabat yang sehari-hari bergelut dengan hukum dan aturan. Dari sudut pandang filsafat moral, hal ini mengingatkan kita pada kebenaran abadi bahwa pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta pemahaman mendalam tentang teks hukum, belum tentu menjamin seseorang akan bertindak secara benar dan bermoral. Seperti yang pernah disinggung oleh Sokrates, pengetahuan adalah kebajikan, namun dalam realitasnya, kita sering kali menyaksikan adanya jurang pemisah yang lebar antara apa yang diketahui benar dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa integritas tidak tumbuh semata-mata dari kecerdasan intelektual atau pemahaman hukum, melainkan berakar dari kekuatan karakter, kesadaran moral, serta kematangan rohani yang terus-menerus dibentuk dan dijaga. Kekuasaan yang besar, jika tidak diimbangi dengan benteng moral yang kokoh, akan selalu menjadi godaan terbesar bagi siapa saja yang memegangnya. Inilah sebabnya mengapa pengawasan—baik dari dalam organisasi maupun dari masyarakat luas—menjadi kebutuhan mutlak dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan lembaga penegak hukum. Kehadiran forum masyarakat seperti Forum Masyarakat Anti Korupsi yang turut mengawasi dan mengawal peristiwa ini, sejajar dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang pentingnya ruang publik yang kritis dan aktif, di mana masyarakat berhak dan berperan dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan amanah dan nilai-nilai yang dianut bersama.
Lebih jauh lagi, pengambilalihan kasus ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali identitas sejati lembaga kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang bersih, berwibawa, dan profesional. Di dalam perspektif filsafat hukum modern, kemandirian lembaga penegak hukum tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa kendali atau kekebalan hukum. Justru sebaliknya, kemandirian itu baru memiliki makna mulia jika disertai dengan akuntabilitas yang tinggi dan keterbukaan terhadap pengawasan. Kejaksaan Agung yang kini memegang kendali penuh atas kasus ini sedang berdiri di persimpangan jalan sejarah; bagaimana cara kasus ini ditangani, bagaimana kebenaran diungkap, dan bagaimana keadilan ditegakkan, akan menjadi cermin yang menampilkan wajah sejati kejaksaan di hadapan bangsa ini. Jika proses ini berjalan tegas, adil, dan tidak pandang bulu, maka hal itu akan menjadi bukti nyata bahwa kejaksaan berani membedah rumah tangganya sendiri demi menjaga nama baik hukum dan negara. Namun jika sebaliknya, proses ini terkesan lambat, tertutup, atau berakhir tanpa kejelasan yang memuaskan rasa keadilan masyarakat, maka keraguan baru akan muncul, dan pilar kepercayaan yang sedang diperbaiki itu akan kembali terancam runtuh.
Pada akhirnya, seluruh peristiwa ini membawa kita kembali pada pertanyaan paling mendasar dalam filsafat hukum: apa tujuan akhir dari hukum dan penegakannya? Jawabannya tentu saja bukan sekadar menindak kejahatan atau menjatuhkan hukuman, melainkan mewujudkan keadilan yang nyata, ketertiban yang berkeadilan, dan keamanan yang menjamin kehormatan setiap warga negara. Ketika kasus dugaan pemerasan oleh pejabat kejaksaan ditangani langsung oleh pimpinan tertinggi lembaga tersebut, kita sedang menyaksikan sebuah upaya nyata untuk memastikan bahwa hukum berjalan di atas rel yang benar, bahwa kekuasaan tidak lagi disalahgunakan, dan bahwa keadilan tetap menjadi dewi yang buta nama dan buta pangkat.
Peristiwa ini adalah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa lembaga penegak hukum bukanlah ruang yang suci dan tertutup dari kesalahan manusiawi, namun ia adalah ruang yang harus senantiasa dibersihkan dan diperbaiki agar tetap layak memegang amanah keadilan. Langkah Kejagung mengambil alih penanganan kasus ini adalah bukti bahwa hukum memiliki mekanisme koreksi diri, dan bahwa di atas segala jabatan dan kekuasaan, masih ada prinsip keadilan yang berdiri kokoh dan tidak bisa ditawar. Di tangan Kejaksaan Agung kini terletak tanggung jawab besar: bukan hanya menyelesaikan sebuah kasus pidana, melainkan mengembalikan kejayaan makna hukum itu sendiri, menegakkan kembali integritas lembaga, dan meyakinkan masyarakat bahwa meskipun ada oknum yang tersandung masalah, sistem hukum dan lembaga kejaksaan tetap berdiri tegak sebagai benteng terakhir perlindungan hak dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
