Detiknews.tv – Palembang | Sumatera Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia. Namun di balik status strategis itu, fakta di lapangan justru memunculkan pertanyaan besar:
mengapa solar menjadi barang langka, antrean truk mengular berjam-jam, dan distribusi BBM terus bermasalah tanpa solusi nyata?
Aliansi Ormas dan Aktivis Keseimbangan BBM Sumatera Selatan (Sumbagsel) menyebut kondisi tersebut bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikasi kuat adanya pembiaran sistemik dalam tata kelola distribusi BBM, khususnya di tubuh PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Selatan.
Pada Rabu, 21 Januari 2026, aliansi ini dijadwalkan menggelar aksi damai di Palembang untuk menuntut pembongkaran total dugaan permainan distribusi energi yang selama ini dinilai “aman” dari sentuhan hukum.
Koordinator Aksi, M. Sanusi, SH, MH, MM, menegaskan bahwa kelangkaan solar di Sumsel memiliki pola berulang dan terjadi di titik-titik yang sama.
“Kalau ini murni masalah pasokan, seharusnya bisa diselesaikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: kelangkaan dibiarkan, antrean dipanjangkan, dan masyarakat dipaksa menunggu sampai 8 jam,” kata Sanusi.
Ia menilai situasi tersebut membuka ruang bagi praktik penimbunan dan distribusi ilegal, yang diduga melibatkan jaringan mafia migas dengan perlindungan oknum tertentu.
“Tidak mungkin mafia bisa bekerja tanpa ada pembiaran. Pertanyaannya: siapa yang membiarkan?” ujarnya.
Aliansi menyoroti dugaan penjualan BBM ilegal oleh SPBU tertentu, serta indikasi solar bersubsidi yang dialihkan ke sektor non-subsidi. Dugaan ini diperkuat dengan fakta antrean panjang di SPBU resmi, sementara aktivitas BBM ilegal di sejumlah wilayah justru berjalan lancar.
Ketua Pekat IB Sumsel, Ir. Suparman Romans, menyebut pihaknya menemukan banyak kejanggalan di lapangan.
“Solar langka di SPBU, tapi di lapangan selalu ada. Ini anomali serius. Artinya ada jalur distribusi lain yang luput dari pengawasan,” tegasnya.
Ia menduga lemahnya pengawasan Pertamina Patra Niaga Sumsel menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan tertentu untuk meraup keuntungan besar, sementara negara dirugikan.
Tak hanya soal solar, aliansi juga mengungkap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengurusan izin Pertashop. Biaya deposit yang dinilai tidak rasional disebut menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil, sekaligus membuka ruang praktik rente.
“Pertashop seharusnya menjadi solusi distribusi energi ke daerah, tapi justru diduga menjadi ladang permainan izin,” ujar Suparman.
Kebijakan pembatasan jam pelayanan solar malam hari oleh Pemerintah Provinsi Sumsel juga menuai kritik tajam. Aliansi menilai kebijakan tersebut tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya memindahkan titik kemacetan dan memperparah beban masyarakat.
“Ini seperti mematikan lampu, lalu berharap masalah hilang,” kata Sanusi.
Dalam aksinya, aliansi mendesak:
1. Pencopotan GM Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumsel dan jajaran manajer terkait.
2. Audit menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumsel.
3. Penyelidikan pidana oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel atas dugaan korupsi dan permainan distribusi.
4.. Pembongkaran jaringan mafia migas yang diduga telah lama mengakar dan kebal hukum.
Aliansi menegaskan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, Sumsel berpotensi menjadi contoh nyata bagaimana daerah kaya energi justru dikorbankan oleh tata kelola yang gelap.
“Ini bukan sekadar aksi. Ini peringatan. Negara tidak boleh tunduk pada mafia,” pungkas Sanusi.(Ferry).
