Detiknews.tv – Palembang | Dugaan pungutan liar terhadap relawan kemanusiaan yang tengah membawa bantuan ke Aceh mendadak menjadi sorotan Nasional setelah videonya viral di media sosial. Peristiwa ini dinilai bukan hanya mencederai misi kemanusiaan, tetapi juga berpotensi merusak citra Kota Palembang di mata publik luas.
Video yang diunggah akun Instagram @fesbukbanten memperlihatkan relawan asal Banten mengaku dihentikan dan dimintai uang saat melintas di wilayah Palembang. Narasi dalam video tersebut langsung memicu gelombang kecaman warganet yang menilai tindakan itu sebagai bentuk ketidakpekaan aparat terhadap urusan kemanusiaan.
Merespons kegaduhan publik tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., menyampaikan sikap keras. Ia menegaskan bahwa dugaan pungli, terlebih terhadap relawan, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
“Kalau benar itu dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Palembang, tentu sangat kami sesalkan. Ini mencoreng nama baik daerah dan tidak bisa dibenarkan,” ujar Rubi, Kamis (8/1/2026).
Rubi menilai, di era keterbukaan informasi, setiap tindakan aparat mudah terekam dan menyebar luas. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Kota Palembang agar polemik tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
“Pemkot harus segera mengusut tuntas dan mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kesan yang muncul, Palembang tidak ramah terhadap relawan kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga menilai sanksi berat, termasuk pemecatan, layak dipertimbangkan bila oknum terbukti bersalah. Menurutnya, ketegasan diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya.
Selain sanksi administratif, Rubi mendorong aparat penegak hukum untuk masuk apabila ditemukan unsur pidana. Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan merupakan urusan moral dan kemanusiaan yang seharusnya dijaga bersama.
“Relawan datang membawa empati dan bantuan, bukan untuk dipersulit. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujarnya.
Hingga kini, publik masih menanti langkah konkret Pemerintah Kota Palembang dalam merespons kasus yang telanjur viral tersebut, sekaligus memastikan perlindungan bagi relawan kemanusiaan yang melintas di wilayahnya.(Yulia).
