Opini Daeng Supriyanto SH MH
Pengamat Geopolitik Indonesia
Putusan pengadilan yang menyatakan Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bersalah dalam persidangan besar keduanya terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan menjatuhkannya hukuman 15 tahun penjara merupakan momen bersejarah yang mengubah lanskap politik, hukum, dan sosial Malaysia. Dalam kerangka teori penegakan hukum dan akuntabilitas politik, putusan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk menegakkan prinsip bahwa tidak seorang pun, bahkan yang menduduki jabatan tertinggi, berada di atas hukum. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kompleksitas kasus korupsi skala nasional, dampaknya terhadap kepercayaan publik pada lembaga negara, dan implikasi jangka panjang bagi stabilitas politik negara.
Dari perspektif teori penegakan hukum, putusan ini dapat dilihat sebagai wujud keberhasilan sistem peradilan Malaysia dalam mengatasi kasus yang luar biasa kompleks dan sensitif. Proses hukum yang berlangsung selama tujuh tahun, melibatkan 76 saksi dan berbagai penundaan akibat kompleksitas keuangan dan politik, menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk memastikan proses yang adil dan menyeluruh. Hakim yang memutuskan kasus tersebut telah memberikan penilaian bahwa bukti yang diajukan jaksa sangat kuat, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis oleh Najib sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan ketua dewan penasihat 1MDB. Penolakan terhadap dalih bahwa dana yang diterima merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi dan penegasan bahwa Najib bukan sosok yang tidak memahami alur keuangan, mencerminkan analisis hukum yang kritis dan berdasar bukti, yang menjadi landasan penting bagi legitimasi putusan.
Dalam konteks akuntabilitas politik, skandal 1MDB yang mencuat pada 2015 dan putusan terkait Najib menjadi titik balik yang mendasar bagi demokrasi Malaysia. Tumbangnya partai berkuasa lama UMNO pada pemilihan umum 2018 setelah lebih dari enam dekade memerintah merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan kepercayaan publik yang disebabkan oleh skandal ini. Putusan yang menjatuhkan hukuman pada Najib dapat dilihat sebagai langkah lanjutan dalam memulihkan kepercayaan pada sistem politik yang mampu menuntut tanggung jawab para pejabat publik. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh sistem dapat membersihkan dirinya dari akar-akar korupsi yang mungkin telah meresap selama bertahun-tahun. Beberapa ahli politik berpendapat bahwa putusan ini hanyalah permulaan, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk mereformasi lembaga negara, memperkuat pengawasan, dan mencegah terjadinya kasus korupsi skala besar di masa depan.
Selain itu, dampak ekonomi dari skandal 1MDB juga tidak dapat diabaikan dalam narasi intelektual ini. Pemindahan dana ilegal senilai 2,2 miliar ringgit Malaysia (sekitar US$543 juta) dari 1MDB ke rekening pribadi Najib tidak hanya merugikan negara melalui kehilangan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga berdampak negatif pada citra ekonomi Malaysia di mata dunia. Skandal ini telah menyebabkan penurunan kepercayaan investor, penurunan nilai mata uang ringgit, dan tantangan dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun putusan pengadilan dapat dianggap sebagai langkah positif untuk memulihkan citra ekonomi, masih diperlukan upaya yang konsisten untuk memulihkan dana yang hilang, mereformasi sistem keuangan, dan memastikan bahwa entitas publik seperti 1MDB dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Dalam ranah sosial dan budaya, putusan terhadap Najib telah menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Malaysia. Meskipun banyak orang menyambut putusan ini sebagai kemenangan untuk keadilan dan kebenaran, Najib masih memiliki pendukung setia yang percaya bahwa dirinya adalah korban konspirasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa skandal 1MDB tidak hanya masalah hukum dan ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang menyentuh sentimen kebanggaan nasional, kepercayaan pada pimpinan, dan identitas politik masyarakat. Perpecahan ini juga memiliki implikasi bagi stabilitas politik pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di mana UMNO merupakan bagian dari koalisi. Beberapa analis menilai bahwa putusan ini berpotensi memicu ketegangan di dalam koalisi dan memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakannya.
Selain itu, putusan ini juga memiliki makna yang luas dalam konteks regional dan global. Malaysia adalah salah satu negara terkemuka di Asia Tenggara, dan skandal 1MDB telah menarik perhatian internasional karena melibatkan buronan internasional Jho Low dan hubungan dengan tokoh-tokoh penting di berbagai negara. Putusan yang menjatuhkan hukuman pada Najib dapat dilihat sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam menuntut tanggung jawab para pejabat publik yang terlibat dalam korupsi skala besar. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh negara-negara dapat bekerja sama dalam menangani kasus korupsi lintas batas, memulihkan dana yang hilang, dan memberlakukan hukuman pada pelaku yang melarikan diri ke luar negeri.
Dalam konteks proses hukum yang masih berlanjut melalui banding, hasil akhir kasus Najib dipandang sebagai ujian penting bagi komitmen Malaysia terhadap penegakan hukum dan akuntabilitas politik. Jika banding Najib ditolak, putusan ini akan menjadi preseden yang kuat yang menunjukkan bahwa sistem peradilan mampu menegakkan hukum pada siapa pun, tanpa memandang jabatan atau status. Namun, jika bandingnya diterima, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang legitimasi proses hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada lembaga negara. Oleh karena itu, proses banding yang akan datang akan menjadi titik krusial yang akan menentukan makna akhir dari kasus ini bagi Malaysia.
Dalam kesimpulan, putusan pengadilan terhadap Najib Razak terkait skandal 1MDB adalah peristiwa yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas dalam berbagai ranah kehidupan negara. Meskipun putusan ini dapat dilihat sebagai langkah positif untuk menegakkan keadilan, akuntabilitas politik, dan penegakan hukum, ia juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan yang belum terjawab tentang masa depan demokrasi, ekonomi, dan sosial Malaysia. Untuk memastikan bahwa putusan ini membawa perubahan yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mereformasi sistem, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dan memulihkan kepercayaan yang telah hilang. Hanya dengan cara itu, Malaysia dapat mempelajari dari pengalaman masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
