Opini Daeng Supriyanto SH MH
Wartawan Senior
Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipenuhi nuansa kewaspadaan dan keseriusan, muncul wacana yang menggabungkan dimensi penegakan hukum, pengembalian aset negara, dan integritas sistem peradilan. Pada sidang lanjutan yang melibatkan pengacara sekaligus terdakwa kasus suap hakim Ariyanto Bakri, Marcella Santoso, dan kawan-kawan, ketua majelis hakim Effendi membaca permohonan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melelang dua kapal milik Ariyanto. Pernyataan ini bukan sekadar langkah prosedural dalam proses peradilan, melainkan merupakan upaya yang mendalam untuk menegakkan prinsip “penegakan hukum yang komprehensif” – di mana tidak hanya pelaku kejahatan yang dituntut, tetapi juga aset yang diperoleh dari hasil kejahatan harus dipulihkan untuk kepentingan publik. Ini menimbulkan tatanan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana sistem peradilan menangani aset hasil kejahatan, serta implikasi dari tindakan ini terhadap integritas profesi hukum dan sistem peradilan itu sendiri.
Pertama-tama, kita harus memahami bahwa permohonan melelang kapal milik Ariyanto adalah wujud dari konsep “pemulihan aset hasil kejahatan” (asset recovery) yang telah menjadi bagian penting dari penegakan hukum modern. Dalam teori penegakan hukum, pemulihan aset bertujuan untuk menghapus insentif dari kejahatan dengan mengambil kembali nilai yang diperoleh dari tindakan ilegal, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Dalam kasus suap hakim yang melibatkan seorang pengacara, aset yang diperoleh dari hasil kejahatan – dalam hal ini dua kapal – menjadi bukti konkrit dari bagaimana kejahatan dapat menghasilkan keuntungan material yang signifikan. Oleh karena itu, melelang aset ini bukan hanya tentang mendapatkan uang untuk negara, melainkan juga tentang menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya, terutama di kalangan profesi yang seharusnya menjadi penjaga integritas hukum.
Selanjutnya, peran Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam mengajukan permohonan ini harus dilihat dalam konteks tugas lembaga penuntut umum untuk menegakkan hukum secara komprehensif. Sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, kejaksaan tidak hanya bertugas untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku atau keluarga mereka. Dalam konteks kasus suap hakim, yang melibatkan pelanggaran kepercayaan pada sistem peradilan, pemulihan aset menjadi lebih penting karena ia menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki kemampuan untuk membersihkan diri dari elemen yang merusaknya. Hakim Effendi yang membaca permohonan ini dalam sidang juga menunjukkan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan peradilan, yang merupakan syarat mutlak untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.
Tegasan bahwa permohonan melelang ditujukan kepada kapal milik Ariyanto – seorang pengacara yang seharusnya memahami dan menghormati hukum – menimbulkan pertanyaan tentang integritas profesi hukum di Indonesia. Profesi pengacara memiliki peran sentral dalam sistem peradilan sebagai pembela hak-hak warga dan penjaga prinsip hukum. Ketika seorang pengacara terlibat dalam kasus suap hakim dan memiliki aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, ini tidak hanya merusak citra profesi tersebut, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada keseluruhan sistem peradilan. Oleh karena itu, permohonan melelang aset ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memulihkan integritas profesi hukum dengan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun – bahkan pengacara – yang kebal dari konsekuensi hukum, termasuk kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal.
Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan proses melelang aset itu sendiri dan tantangan yang mungkin muncul. Melelang aset hasil kejahatan membutuhkan penilaian yang akurat, proses yang transparan, dan pemilihan pembeli yang sesuai untuk memastikan bahwa aset tersebut dijual dengan harga yang wajar dan hasil penjualannya masuk ke kas negara. Ada risiko bahwa proses melelang ini dapat terganggu oleh faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak yang berkepentingan atau masalah teknis dalam penilaian aset. Selain itu, ada pertanyaan tentang bagaimana hasil penjualan aset ini akan digunakan – apakah akan digunakan untuk memulihkan kerugian negara, mendanai program penegakan hukum, atau untuk tujuan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses melelang dan penggunaan hasil penjualan dilakukan secara benar dan sesuai dengan tujuan pemulihan aset.
Selain itu, konteks sidang lanjutan yang melibatkan Ariyanto, Marcella Santoso, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kasus suap hakim ini adalah kasus yang kompleks dan melibatkan beberapa pelaku. Hal ini menegaskan bahwa suap hakim tidak selalu merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu individu, tetapi seringkali merupakan bagian dari jaringan kejahatan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, permohonan melelang aset milik Ariyanto adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menuntut tanggung jawab semua pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan ini, serta memulihkan semua aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Ini adalah langkah yang penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap sistem peradilan dan kepentingan publik.
Kita juga tidak boleh melupakan tentang implikasi sosial dan politik dari kasus ini. Suap hakim adalah masalah yang sensitif karena ia menyentuh inti dari demokrasi dan negara hukum – yaitu, keadilan yang adil dan tidak memihak. Ketika masyarakat tidak percaya pada sistem peradilan, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak dasar dari tatanan negara. Oleh karena itu, upaya untuk menuntut tanggung jawab pelaku suap hakim dan memulihkan aset hasil kejahatan adalah upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memperkuat dasar negara hukum. Permohonan melelang kapal milik Ariyanto adalah bukti bahwa sistem hukum berfungsi dan mampu menegakkan hukum terhadap siapa pun, tanpa memandang status atau profesi mereka.
Sebagai kesimpulan, permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melelang dua kapal milik terdakwa kasus suap hakim Ariyanto Bakri adalah langkah yang penting dan bermakna dalam proses penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan. Narasi yang terjalin antara penegakan hukum, integritas profesi hukum, dan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan menunjukkan kompleksitas dari masalah ini, serta kebutuhan untuk pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan yang merusak inti dari negara hukum. Meskipun proses melelang ini masih dalam tahap permohonan, ia telah memberikan sinyal yang kuat bahwa sistem hukum tidak akan membiarkan pelaku kejahatan menikmati hasil dari tindakan mereka, dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan aset untuk kepentingan publik. Hanya dengan cara ini, kita dapat memulihkan integritas sistem peradilan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berdasarkan hukum.
