Opini Oleh Daeng Supriyanto SH MH
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Di tengah pergeseran dinamika keamanan global yang semakin kompleks dan tak terduga, Jerman muncul dengan langkah yang berdampak luas pada arsitektur keamanan nasional dan internasionalnya: usulan pemberian wewenang kepada Badan Intelijen Federal (BND) untuk melakukan operasi ofensif dan sabotase di luar negeri, serta perluasan wewenang pengawasan domestik. Dilaporkan oleh Sueddeutsche Zeitung dan dikonfirmasi oleh Kantor Kanselir Berlin, fenomena ini tidak hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga menjadi titik temu refleksi intelektual yang mendalam terkait hubungan antara kebutuhan keamanan nasional, hukum internasional, dan perlindungan hak asasi manusia—terutama dalam konteks sejarah Jerman pasca-perang yang telah membentuk identitasnya sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip perdamaian dan hukum. Dalam cakupan yang lebih luas, usulan undang-undang baru ini mengungkapkan kompleksitas perjuangan antara keefektifan penanggulangan ancaman dan pembatasan kekuasaan intelijen, di mana agresivitas operasional bertemu dengan kewajiban untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain dan hak-hak individu.
Pertama-tama, kita harus memahami signifikansi intrinsik dari pergeseran wewenang BND yang diusulkan, terutama dalam konteks sejarah pembentukannya. Didirikan pada tahun 1956 di Jerman Barat pasca-Perang Dunia II, BND—seperti angkatan bersenjata Bundeswehr—awalnya memiliki wewenang yang sangat terbatas sebagai konsekuensi dari kesalahan masa lalu negara Jerman. Hingga saat ini, fokus utamanya hanyalah pada pengumpulan dan analisis informasi, menjadikannya badan intelijen yang cenderung defensif dan pengawas. Usulan untuk memberikan wewenang melakukan serangan siber, sabotase, dan operasi ofensif di luar negeri merupakan pergeseran paradigma yang mendasar, yang menantang identitas tradisional Jerman sebagai negara yang menghindari penggunaan kekerasan militer atau operasi intelijen ofensif di luar wilayahnya. Dari perspektif teori hubungan internasional, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pergeseran ini merupakan respons rasional terhadap ancaman keamanan global yang berkembang, atau apakah ia menandakan pergeseran nilai-nilai dasar Jerman dalam menghadapi tantangan dunia modern?
Kedua, kita harus mempertimbangkan implikasi hukum internasional dari operasi ofensif dan sabotase yang akan dilakukan BND di luar negeri. Menurut Hukum Perang dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang diatur dalam Piagam PBB, negara-negara dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kedaulatan atau wilayah negara lain, kecuali dalam kasus pembelaan diri yang sah atau persetujuan Dewan Keamanan PBB. Operasi sabotase dan serangan siber yang dilakukan di wilayah negara lain tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara, yang merupakan tulang punggung tatanan hukum internasional. Dari perspektif intelektual, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Jerman akan menyeimbangkan wewenang baru BND dengan kewajiban hukum internasionalnya. Apakah ada mekanisme yang akan dibuat untuk memastikan bahwa operasi ofensif hanya dilakukan dalam batasan hukum internasional, atau apakah wewenang baru ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya untuk penggunaan kekerasan oleh badan intelijen negara lain?
Ketiga, kita harus memahami aspek domestik dari usulan undang-undang baru, yang tidak hanya memperluas wewenang operasional BND di luar negeri tetapi juga meningkatkan wewenang pengawasan di dalam negeri. Rancangan undang-undang memungkinkan agen BND memasuki rumah tersangka untuk memasang perangkat lunak mata-mata di komputer, memperluas penggunaan teknologi pengenalan wajah, dan mengumpulkan data lokasi kendaraan serta rute perjalanan. Meskipun usulan ini dilengkapi dengan mekanisme pengawasan—yaitu persetujuan Dewan Keamanan Nasional untuk menentukan “ancaman sistematis” dan persetujuan komite parlemen dengan mayoritas dua pertiga—dari perspektif teori hak asasi manusia, hal ini masih berpotensi merusak hak kebebasan pribadi, hak atas kediaman yang tidak terganggu, dan hak atas privasi yang dijamin oleh Konstitusi Jerman dan Perjanjian Hak Asasi Manusia Eropa. Dari sisi intelektual, pertanyaan yang muncul adalah: seberapa jauh batasan yang diberikan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang pengawasan, dan apakah risiko pelanggaran hak asasi manusia sebanding dengan manfaat keamanan yang diperoleh?
Keempat, kita harus mempertimbangkan konteks keamanan global yang menjadi latar belakang usulan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menghadapi berbagai ancaman keamanan baru, seperti terorisme internasional, serangan siber dari negara dan kelompok non-negara, serta aktivitas intelijen negara lain yang berbahaya. Usulan untuk memperkuat wewenang BND dapat dilihat sebagai respons Jerman terhadap ancaman-ancaman ini, yang dianggap semakin kompleks dan sulit ditangani dengan pendekatan defensif semata. Namun, dari perspektif sosiologis politik, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana persepsi ancaman keamanan dibentuk dan digunakan untuk membenarkan perluasan kekuasaan negara. Apakah ancaman yang disebutkan benar-benar cukup besar untuk membenarkan pergeseran wewenang yang sebesar ini, atau apakah usulan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas tentang peningkatan kekuasaan negara atas warga negaranya di nama keamanan?
Kelima, kita harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari usulan ini terhadap hubungan Jerman dengan negara-negara tetangga dan mitra internasionalnya. Jerman sebagai anggota Uni Eropa dan NATO memiliki peran penting dalam membangun keamanan regional dan global, dan pergeseran kebijakan intelijennya kemungkinan akan berdampak pada hubungan ini. Beberapa negara mungkin melihat wewenang baru BND sebagai tanda kekuatan Jerman yang semakin besar dan berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan di Eropa, sementara yang lain mungkin menyambutnya sebagai langkah yang perlu untuk meningkatkan keamanan bersama. Dari perspektif teori integrasi regional, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana usulan ini akan memengaruhi kerja sama intelijen antar negara Uni Eropa dan kemampuan mereka untuk menangani ancaman bersama. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan dampak pada citra Jerman sebagai negara yang berpegang teguh pada hukum dan perdamaian, yang telah dibangun selama beberapa dekade pasca-perang.
Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan sisi positif dari usulan ini. Pendukung berpendapat bahwa wewenang baru BND diperlukan untuk menanggapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan cepat berkembang, yang tidak dapat ditangani dengan pengumpulan informasi semata. Mereka berpendapat bahwa operasi ofensif dan sabotase yang terkontrol dapat mencegah serangan terorisme, melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber, dan melindungi kepentingan nasional Jerman di luar negeri. Selain itu, mekanisme pengawasan yang diusulkan—seperti persetujuan parlemen dengan mayoritas dua pertiga—dinyatakan sebagai cara untuk memastikan bahwa wewenang baru tidak disalahgunakan. Dari perspektif intelektual, hal ini menunjukkan adanya trade-off yang tidak dapat dihindari antara keamanan dan kebebasan, dan masalah utama adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan yang tepat yang memproteksi kedua nilai tersebut.
Sebagai kesimpulan, usulan pemberian wewenang kepada BND untuk melakukan operasi ofensif dan sabotase di luar negeri serta perluasan wewenang pengawasan domestik adalah peristiwa yang signifikan yang menguji dasar-dasar keamanan, hukum, dan hak asasi manusia di Jerman. Fenomena ini tidak hanya menjadi perdebatan publik dan internasional, tetapi juga menjadi titik temu refleksi intelektual yang mendalam terkait hubungan antara negara, individu, dan tatanan global. Meskipun ada alasan yang sah untuk memperkuat kemampuan intelijen dalam menghadapi ancaman keamanan modern, kita juga harus waspada terhadap risiko pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang terkait dengan wewenang baru ini. Hanya dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mempertahankan nilai-nilai dasar yang telah membentuk identitas Jerman, usulan undang-undang baru ini dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan kebebasan dan martabat manusia.
