Opini: Daeng Supri Yanto SH MH
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai potensi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan perumahan 16 ribu pegawainya, yang dilontarkan usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, merupakan sebuah refleksi mendalam atas kompleksitas tata kelola pemerintahan dan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia. Ancaman ini, yang telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan adanya urgensi yang mendalam untuk melakukan pembenahan fundamental dalam tubuh DJBC.
Dalam konteks ekonomi makro, DJBC memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam mengamankan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai, serta menjaga kelancaran arus barang dan jasa yang mendukung aktivitas perdagangan internasional. Namun, citra DJBC seringkali ternoda oleh praktik-praktik koruptif, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya transparansi, yang pada gilirannya merugikan perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Ancaman pembekuan ini dapat dilihat sebagai sebuah shock therapy yang bertujuan untuk menggugah kesadaran seluruh elemen dalam DJBC akan perlunya perubahan radikal. Namun, efektivitas shock therapy ini perlu dipertimbangkan secara matang. Pembekuan DJBC, meskipun memiliki potensi untuk membersihkan instansi dari oknum-oknum yang korup, juga dapat menimbulkan disrupsi yang signifikan terhadap aktivitas perdagangan dan penerimaan negara. Oleh karena itu, langkah ini harus diiringi dengan rencana mitigasi yang komprehensif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.
Selain itu, perumahan 16 ribu pegawai DJBC juga merupakan isu yang sensitif dan kompleks. Meskipun rasionalisasi jumlah pegawai mungkin diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan, adil, dan manusiawi. Program pelatihan dan pemberdayaan ulang perlu disiapkan untuk membantu para pegawai yang terkena dampak agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencari peluang baru di sektor lain.
Dalam jangka panjang, reformasi DJBC harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya perubahan budaya organisasi yang menekankan pada integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang prima.
Pernyataan Menteri Keuangan ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses reformasi birokrasi. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholder akan memastikan bahwa reformasi DJBC berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dengan demikian, ancaman pembekuan DJBC harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan transformasi yang mendalam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa reformasi ini dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga DJBC dapat menjadi institusi yang kredibel, profesional, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
