Detiknews.tv – Palembang | Setelah sempat diguncang aksi unjuk rasa dari para aktivis yang menyoroti buruknya layanan transportasi di Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumsel, Drs. H. Arinarsa JS, akhirnya buka suara dan mengambil langkah proaktif. Pada Senin (29/9/2025).
Kadishub Sumsel secara langsung mengundang sejumlah aktivis untuk berdialog terbuka di Kantor Dishub Sumsel.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat namun penuh evaluasi itu dihadiri oleh jajaran pejabat Dishub serta perwakilan aktivis dari berbagai elemen masyarakat sipil. Arinarsa menyambut baik kritik yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demonstrasi, dan menyebutnya sebagai “alarm perbaikan” bagi instansinya.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan. Ini bukan sekadar kritik, tapi cambuk moral agar kami tidak abai terhadap kebutuhan masyarakat. Semua masukan akan kami tindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan,” tegas Arinarsa di hadapan media.
Dalam pernyataannya, Kadishub menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang tertib, aman, dan manusiawi, serta memperkuat pengawasan terhadap angkutan barang, kendaraan umum, dan layanan transportasi lainnya di wilayah Sumsel.
Ia juga menyinggung soal sinergi lintas sektor, di mana Dishub provinsi dan kabupaten/kota harus berjalan seiring dalam melakukan reformasi menyeluruh di sektor transportasi.
“Masukan dari rekan-rekan aktivis ini sangat penting. Ini momentum untuk memperkuat komitmen bersama demi transportasi publik yang selamat dan profesional. Kami siap diawasi,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai angin segar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Para aktivis yang hadir menyambut baik itikad terbuka dari Dishub Sumsel dan berharap komitmen ini tidak hanya berhenti di ruang rapat.
Salah satu sorotan penting dalam pertemuan ini adalah desakan untuk menertibkan angkutan liar yang kerap melanggar ketentuan Perwali No. 26 Tahun 2019. Ketua PEKAT Sumsel, Suparman Roman, secara langsung meminta Dishub mengambil tindakan konkret di lapangan.
“Kami minta Dishub segera menertibkan angkutan-angkutan yang tidak sesuai aturan di tiap kabupaten dan kota. Ini bukan hal baru, tapi sudah terlalu lama dibiarkan,” tegas Suparman.
Kritik terhadap buruknya manajemen transportasi, mulai dari trayek ilegal, keselamatan berkendara, hingga pelayanan publik yang dinilai lemah, memang menjadi sorotan utama dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Aktivis mendesak adanya pembenahan sistemik, bukan sekadar tambal sulam.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya reformasi nyata di sektor transportasi Sumatera Selatan, sekaligus membangun budaya birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik.(Yulia).
