Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Dalam lingkup transformasi sistem hukum acara pidana Indonesia yang telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, pengaturan tentang upaya paksa telah mengalami […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Sumsel Dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak tergantung, pengaturan tentang izin Ketua Mahkamah Agung (MA) RI dalam penangkapan dan penahanan hakim yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Sumsel Dalam kerangka sistem hukum nasional yang berlandaskan kedaulatan dan prinsip hukum yang tetap, pertanyaan apakah pindah kewarganegaraan mampu menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung telah menjadi titik perdebatan yang mendalam, menyentuh aspek yuridis, politik, dan […]
Opini: Oleh Daeng Supriyanto SH MH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Profesi Pengacara Indonesia Sumsel Dalam lingkup transformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang mengarah ke paradigma restoratif, korektif, dan efisien, mekanisme pengakuan bersalah telah muncul sebagai instrumen prosedural yang progresif, meskipun pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal KUHAP baru dengan karakteristik […]
