Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) SUMSEL Dalam lanskap olahraga Indonesia yang kompleks, kolaborasi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bukan sekadar opsi, melainkan imperatif strategis untuk mencapai prestasi yang berkelanjutan di kancah global. Analisis mendalam terhadap dinamika hubungan […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH KONI dan KOI adalah dua lembaga penting dalam struktur olahraga di Indonesia. KONI bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga secara nasional, sementara KOI bertugas mempersiapkan dan mengirimkan kontingen Indonesia ke ajang olahraga internasional, terutama Olimpiade. Kolaborasi yang efektif antara kedua lembaga ini sangat […]
Detiknews.tv – Palembang | Ketegangan antara jurnalis dan pihak tertentu kembali memuncak. Puluhan wartawan online dan televisi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang, Rabu (19/11/2025) siang, untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut dibuat atas insiden yang menimpa salah satu wartawan, Romadon […]
Analisis oleh Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/ Pengacara Artikel Hukumonline.com yang berjudul “Pemerintah Nilai Penetapan PN untuk Sita Eksekusi Bertentangan dengan Asas Hukum Pidana” menyoroti sebuah isu krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia, yaitu mengenai mekanisme sita eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Advokat / Pengacara Masih banyaknya aparat penegak hukum (APH) yang menunjukkan kinerja di bawah standar (underperformance) di Indonesia merupakan sebuah paradoks yang ironis. Di satu sisi, negara telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam membangun sistem penegakan hukum yang modern dan profesional. Di sisi […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Advokat / Pengacara Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, yang menyoroti supremasi hukum dan independensi lembaga peradilan sebagai tantangan yang masih menghantui Indonesia 27 tahun pasca-reformasi 1998, merupakan sebuah refleksi kritis yang mendalam. Lebih dari sekadar diagnosis normatif, pernyataan ini menggugah kesadaran […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Advokat/Pengacara Polemik yang menyelimuti pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan sebuah refleksi kompleks mengenai tantangan modernisasi hukum pidana di Indonesia. Lebih dari sekadar perdebatan mengenai pasal-pasal tertentu, polemik ini menyentuh isu-isu fundamental mengenai […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Advokat Artikel yang dipublikasikan oleh Kompas.com pada 17 November 2025, berjudul “Ketika Palu MK Tak Kuasa Melawan Pedang Eksekutif dan Legislatif,” merupakan sebuah diagnosis yang mengkhawatirkan mengenai kondisi konstitusionalisme di Indonesia. Judul tersebut secara metaforis menggambarkan realitas yang pahit, di mana putusan Mahkamah Konstitusi […]
Oleh Daeng Supri Yanto SH MH Pengacara/ Advokat Seringkali, dalam proses pembentukan undang-undang, pemerintah terkesan mengabaikan prinsip-prinsip yang termaktub dalam UUD 1945. Hal ini mengakibatkan undang-undang tersebut rentan terhadap gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berujung pada pembatalan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya internalisasi nilai-nilai konstitusi dalam proses legislasi serta lemahnya […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Alumni STIHPADA Dalam lanskap hukum Indonesia yang dinamis, fenomena pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akibat inkonsistensi dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi sebuah anomali yang memerlukan perhatian serius. Lebih dari sekadar persoalan teknis-yuridis, fenomena ini mencerminkan adanya defisit dalam internalisasi nilai-nilai konstitusi […]
Opini: Daeng Supri Yanto SH MH Seorang Advokat/Pengacara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan mengenai jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah preseden penting dalam konstelasi hukum agraria dan investasi di Indonesia. Keputusan ini, yang lahir dari gugatan konstitusionalitas […]
